Monday, 12 Rabiul Akhir 1441 / 09 December 2019

Monday, 12 Rabiul Akhir 1441 / 09 December 2019

TKN: Usulan Pembubaran Koalisi Indonesia Kerja Salah Alamat

Senin 10 Jun 2019 08:50 WIB

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Reiny Dwinanda

Sekjen PPP Arsul Sani berbicara pada wartawan di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/9).

Sekjen PPP Arsul Sani berbicara pada wartawan di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/9).

Foto: Republika/Bayu Adji P
Menurut TKN, pembubaran koalisi seharusnya dilakukan oleh yang kalah pilpres.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi) -Ma'ruf Amin, Arsul Sani, menilai usulan membubarkan koalisi yang disampaikan Wasekjen Partai Demokrat (PD) Rachland Nashidik lebih tepat diajukan kepada koalisi partai yang mengusung pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden nomor urut 02. Ia menganggap pembubaran koalisi lebih pas dilakukan oleh paslon yang kalah dalam pilpres.

"Koalisi paslon 02 memang secara politis sudah selesai karena paslon merek kalah dalam Pilpres dan secara faktual di antara anggotanya sudah pada berantem sendiri, paling tidak antara PD dengan Gerindra sebagai kepala gerbong," kata Arsul kepada wartawan, Ahad (9/6).

Menurut Arsul, anjuran membubarkan koalisi pilpres tersebut tidak tepat dialamatkan ke koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf lantaran paslon tersebut menang pilpres. Sekjen Partai Persatuan Pembangunan itu mengungkapkan, koalisi kubunya masih akan berlanjut sampai dengan akhir masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Jadi Wasekjen PD salah alamat dan salah sasaran kalau menganjurkan Koalisi Indonesia Kerja (KIK) untuk bubar atau dibubarkan," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Sekretaris TKN Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Verry Surya Hendrawan. Menurut Verry, anjuran tersebut tidak relevan dan mengada-ngada.

Baca Juga

Verry menganggap koalisi perlu terus dilanjutkan. KIK, menurutnya, terbentuk dengan tujuan menyatukan sinergi untuk membangun bangsa dan negara dengan mendukung Jokowi menjadi presiden di periode kedua 2019-2024.

"Artinya, lima tahun ke depan KIK perlu terus berperan mengawal pemerintah dalam menyelesaikan program-program yang ditawarkan dalam masa kampanye," kata Verry dalam keterangan tertulisnya.

Di samping itu, Verry menyayangkan jika nantinya benar Koalisi Adil dan Makmur dibubarkan. Pasalnya, koalisi itu diperlukan untuk menjadi unsur koreksi dan penyeimbang demi bersama-sama memajukan Indonesia.

"Jadi, keberadaan KIK tidak memiliki potensi untuk mengawetkan permusuhan karena sebaliknya, kami hadir justru untuk menguatkan demokrasi di negara tercinta ini dan akar rumput kita semakin dewasa dalam berdemokrasi dan menyikapi semua hal di atas," ujarnya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA