Monday, 25 Jumadil Awwal 1441 / 20 January 2020

Monday, 25 Jumadil Awwal 1441 / 20 January 2020

Ketua DPR RI Minta TNI Antisipasi Isu Referedum Aceh

Kamis 06 Jun 2019 04:00 WIB

Rep: Arif Satrio Nugroho/ Red: Bayu Hermawan

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/5).

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/5).

Foto: Republika/Febrianto Adi Saputro
Ketua DPR menolak keras wacana referendum Aceh

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menolak keras wacana referendum Aceh. Ia bahkan meminta Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mengantisipasi gejolak dari munculnya isu tersebut.

"Mengimbau kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mengantisipasi perkembangan dari isu tentang referendum Aceh agar dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat," kata Bamsoet melalui keterangan tertulisnya.

Bamsoet berharap, antisipasi itu dapat mencegah timbulnya pergolakan politik daerah lainnya. Bamsoet juga mengimbau kepada akademisi dan pakar Hukum Tata Negara untuk menjelaskan dampak adanya referendum.

"Secara bersama agar menjelaskan kerugian yang ditimbulkan sebagai dampak dari adanya referendum, seperti menghilangkan rasa persatuan dan kesatuan sebagaimana dahulu pernah terjadi pada provinsi Timor Timur," ujar Politikus Golkar.

Isu Referendum ini belakangan muncul dari Ketua Umum Partai Aceh Muzakir Manaf. Bamsoet pun menegaskan, ia menolak tegas rencana referendum yang akan dilaksanakan oleh rakyat Aceh.

"Mengingat Indonesia merupakan negara kesatuan yang berdaulat dan NKRI adalah harga mati," ujar dia.

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono pun menolak isu referendum Aceh. Ia berpendapat, referundum bukan sekadar koreksi pada pemerintahan, namun lebih pada suatu pertaruhan kedaulatan. Nono tak sependapat dengan isu yang digulirkan Ketua Partai Aceh, Muzakir Manaf, yang mengatasnamakan kondisi ketidakadilan dan ketertinggalan Aceh.

"Ini bukan memperjuamgkan keterbelakangan masyarakat. Bukan koreksi terhadap pemerintah. Tapi ini kita mempertaruhkan kedaulatan negara," kata dia.

Nono menegaskan, perjuangan apapun tidak boleh mengganggu kedaulatan negara. Ia menjelaskan, dari sudut pandang hukum, TAP MPR nomor 8 tahun 1998 mencabut tap MPR nomor 4 tahun 1983 tentang referendum.Turunannya adalah undang-undang nomor 6/1998, mencabut UU nomor 5 tahun 1985 juga tentang referendum.

"Artinya, di wilayah hukum indonesia sudah tidak ada yang lain kecuali itu. Tidak berlaku konstitusi atau UU yang lain," kata dia.


Baca Juga

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA