Thursday, 10 Ramadhan 1442 / 22 April 2021

Thursday, 10 Ramadhan 1442 / 22 April 2021

BPN: PSI Ngawur Sebut Prabowo-Sandi Penyebab Ricuh 22 Mei

Kamis 30 May 2019 13:09 WIB

Rep: Riza Wahyu Pratama/ Red: Muhammad Subarkah

Personal polisi berdoa sebelum berbuka puasa di tengah kerusuhan aksi massa 22 Mei di Jalan Brigjen Katamso, Slip, Jakarta, Rabu (22/5/2019).

Personal polisi berdoa sebelum berbuka puasa di tengah kerusuhan aksi massa 22 Mei di Jalan Brigjen Katamso, Slip, Jakarta, Rabu (22/5/2019).

Foto: Antara/M Risyal Hidayat
BPN sebuat PSI kurang informasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menuding pasangan calon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno adalah pihak yang harus bertanggungjawab soal kerusuhan 21-22 Mei. Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade menyatakan, tudingan itu sangatlah tidak tepat.

"Ngawur PSI ini, seperti kekurangan informasi. Pak Prabowo dan Bang Sandi sudah berulang kali mengatakan, cara yang ditempuh dalam memperjuangkan hasil Pemilu 2019 tidak akan melanggar konstitusi. Hal itu dikatakan kepada publik," kata Andre, Kamis (30/5).

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra itu menambahkan, kebebasan menyampaikan pendapat dijamin oleh undang-undang nomor 9 tahun 1998. Jadi tidak tepat kiranya bila PSI meminta Prabowo-Sandi harus bertanggungjawab hanya karena pendukungnya berunjukrasa.

"Memangnya tidak boleh orang berunjukrasa, berdemonstrasi menyampaikan aspirasi? Bukankah Indonesia negara demokrasi? Kecuali bila PSI berpikiran bahwa Indonesia negara otoriter," katanya.

Adapun mengenai kerusuhan yang terjadi pada aksi 21-22 Mei. Menurut Andre hal itu adalah masalah yang berbeda. Massa yang berbuat rusuh dan massa pendukung Prabowo-Sandi adalah dua kelompok yang berbeda.

Kemudian Andre menuturkan, Prabowo-Sandi berulangkali mengeluarkan imbauan agar pendukungnya tetap tertib. Pada tanggal (22/5) tepatnya pada malam hari, Prabowo bahkan meminta pendukungnya yang masih di kantor Bawaslu untuk pulang dan beristirahat.

"Pak Prabowo dan Bang Sandi meminta pendukungnya untuk unjuk rasa dengan damai dan tidak melanggar hukum. Jadi kenapa harus bertanggung jawab," kata politisi Partai Gerindra itu.

Di sisi lain, Andre mengatakan, PSI seharusnya belajar mengamati persoalan agar tidak salah menarik kesimpulan. Andre menyontohkan, PSI setidaknya bisa menyoroti dugaan kekerasan pada kerusuhan tersebut. Setidaknya terdapat sembilan orang meninggal.

"PSI belajarlah dulu. Apa itu demokrasi, dan bagaimana tugas aparat keamanan dalam menjaga aksi unjuk rasa," tutur Andre.

Sebelumnya, dalam sebuah acara di salah satu stasiun televisi, Juru Bicara PSI, Andy Budiman meminta Prabowo-Sandiaga ikut bertanggung jawab atas kerusuhan di sekitar kantor Bawaslu (22/5). Jubir PSI itu beralasan, Prabowo-Sandi meminta pendukungnya untuk berunjukrasa memprotes dugaan kecurangan Pemilu 2019.



BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA