Senin, 2 Jumadil Akhir 1441 / 27 Januari 2020

Senin, 2 Jumadil Akhir 1441 / 27 Januari 2020

BI Siapkan Data Penghubung Transformasi Ekonomi Digital

Senin 27 Mei 2019 17:49 WIB

Rep: Novita Intan/ Red: Budi Raharjo

Bank Indonesia (BI): Seorang melintas didekat logo Bank Indonesia Jakarta, Kamis (21/2).

Bank Indonesia (BI): Seorang melintas didekat logo Bank Indonesia Jakarta, Kamis (21/2).

Foto: Republika/Prayogi
Adanya data hub dapat mendorong perekonomian digital.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia resmi meluncurkan QR Code Indonesia Standard (QRIS). Peresmian perdana ini menjadi momentum awal pembayaran QR dengan satu standar kode di Tanah Air.

Asisten Gubernur Departemen Kebijakanan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Filianingsih Hendarta mengatakan adanya QRIS ini merupakan bentuk transformasi ekonomi digital. Setidaknya, dibutuhkan data penghubung (data hub) untuk seluruh transaksi digital di dalam negeri, sehingga nantinya data tersebut dapat diakses oleh publik.

"BI akan mendorong penggunaan data hub. Nantinya tidak hanya dimiliki satu perusahaan saja. Kita akan reformasi pengaturan, pengawasan, sampai pelaporannya kalau kita punya data hub itu," ujarnya saat acara 'Digital Transformation for Indonesian Economy dan Soft Launching QR Indonesia Standard' di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Senin (27/5).

Menurutnya saat ini data merupakan aset yang paling berharga, diharapkan adanya data hub dapat mendorong perekonomian digital. Sekaligus adanya data hub maka tak ada lagi privatisasi data oleh suatu pihak tertentu, sehingga risiko terhadap penyalahgunaan data bisa diminimalisir.

"Data is the new oil. Siapa yang punya data dia berkuasa. Tapi data enggak akan jadi apa-apa until you manage the data," ungkapnya.

Sementara Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Erwin Haryono menambahkan peran otoritas seperti kementerian dan lembaga lainnya diperlukan dalam pembentukan data hub.

"Diperlukan peran otoritas, sehingga data bisa digunakan banyak orang, sehingga nantinya ini akan menjadi data granular, ini kunci dalam ekonomi digital," ucapnya.

Erwin mencontohkan kasus yang terjadi di China, perusahaan teknologi digital Alibaba menguasai data penduduk China. Hal ini justru menimbulkan dampak negatif seperti shadow banking.

Shadow banking merupakan lembaga keuangan nonbank yang bertindak seolah bank, yaitu menerima dana dari masyarakat dan menyalurkan ke masyarakat. Namun lembaga ini tidak memiliki izin seperti bank.

"Alibaba berkembang sangat cepat, karena dia datanta dikekepin sendiri. Super kapitalis di negara komunis, Karena penggunaan data, tapi dia ciptakan monopoli. Orang mulai takut ini seperti adanya shadow banking, dia berkembang cepat juga di China," ungkapnya.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan transformasi digital membawa keuntungan bagi Indonesia. Teknologi juga memengaruhi masyarakat dan industri ekonomi keuangan. “Teknologi memiliki opportunity tetapi juga ada destruction,” ucapnya.

Menurutnya transformasi digital yang sangat cepat memiliki dampak bagi semua sektor bisnis. “Dulu kita harus ke bank untuk menyelesaikan transaksi finansial, sekarang tersedia melalui fintech lebih cepat, mudah dan efisien. Seluruh pasar keuangan harus bisa bertransformasi,” ungkapnya.

Ke depan, pihaknya meminta semua sektor bisnis lebih cepat mengadopsi teknologi guna memberikan layanan yang lebih baik kepada pengguna.

“Banking harus mengadopsi digitalisasi di sektor banking. Bisnis model baru ini semakin dekat dengan customer. Ini aspek utama kenapa digital transformasi membuat customer faster, cheaper, dan broader. Struktur ekonomi harus beradaptasi dengan ini konsisten dan kompatibel dengan mode baru di bisnis ini,” jelasnya.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA