Kamis, 20 Muharram 1441 / 19 September 2019

Kamis, 20 Muharram 1441 / 19 September 2019

 

BPJS Kesehatan Tetap Beroperasi Saat Lebaran

Senin 27 Mei 2019 17:09 WIB

Rep: Wilda Fizriyani/ Red: Gita Amanda

Aktivitas rutin di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Kota Bogor, Senin (7/1).

Aktivitas rutin di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Kota Bogor, Senin (7/1).

Foto: Republika/Imas Damayanti
Peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat diminta tak khawatir.

REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kota Malang menyatakan, akan tetap beroperasi selama libur Lebaran. Untuk itu, peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) diminta tidak perlu khawatir lagi.

Baca Juga

Kepala BPJS Kesehatan Kota Malang Hendry Wahjuni menjelaskan, BPJS tetap beroperasi mulai dari 29 Mei hingga 13 Juni 2018. "Mulai dari H-7 sampai H+7 Lebaran 2019," kata Hendry kepada wartawan di kantor BPJS Kesehatan Kota Malang, Senin (27/5).

Menurut Hendry, jaminan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan hanya berlaku pada RS yang telah ditunjuk. Tidak hanya untuk warga setempat, fasilitas ini juga bisa dimanfaatkan peserta mudik ke luar kota. Peserta bisa mengunjungi fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) meski tidak terdaftar di tempat tersebut.

Hendry menegaskan, peserta dapat memilih FKTP mana pun selagi tempat terkait bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Untuk mendaftar, peserta dapat melilhat terlebih dahulu di aplikasi Mudik BPJS Kesehatan. Bisa juga dengan menghubungi BPJS Kesehatan Care Center 1500 400.

Selain itu, Hendry mengungkapkan, peserta BPJS juga dapat mengunjungi IGD di rumah sakit terdekat. Aturan ini bisa berlaku apabila tidak menemukan FKTP yang dapat memberikan pelayanan saat libur Lebaran di suatu wilayah. Atau, peserta membutuhkan pelayanan di luar jam buka layanan FKTP.

Pada kondisi gawat darurat, seluruh fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun Ianjutan juga telah ditekankan akan kewajiban. Dalam hal ini, mereka harus memberikan pelayanan penanganan pertama kepada peserta JKN-KIS.

Hendry memastikan, peserta bisa mendapatkan pelayanan selama mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku. "Serta tindakan medis yang diperolehnya berdasarkan indikasi medis. Fasilltas kesehatan juga tidak diperkenankan menarik iuran biaya dari peserta," ujar Hendry.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES

In Picture: Imam Nahrawi Mundur dari Menpora

Kamis , 19 Sep 2019, 18:08 WIB