Friday, 29 Jumadil Awwal 1441 / 24 January 2020

Friday, 29 Jumadil Awwal 1441 / 24 January 2020

Kemenhub Optimistis Pelabuhan Patimban Beroperasi 2019

Senin 13 May 2019 13:54 WIB

Rep: Rahayu Subekti/ Red: Friska Yolanda

Aktivitas pembangunan pelabuhan, terlihat dari kejauhan di bibir Pantai Patimban, Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, Ahad (5/5).

Aktivitas pembangunan pelabuhan, terlihat dari kejauhan di bibir Pantai Patimban, Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, Ahad (5/5).

Foto: Republika/Ita Nina Winarsih
Pembangunan car terminal Pelabuhan Patimban baru 25 persen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih optimistis Pelabuhan Patimban, Jawa Barat akan beroperasi pada tahun ini. Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Agus H Purnomo mengatakan saat ini pembangunan terminal sedang dikejar. 

"Jadi ini kawan-kawan sedang berusaha tahun ini terminal selesai, harapannya paling nggak bisa dicoba tahun ini bisa beroperasi," kata Agus di Gedung Kemenhub, Senin (13/5).

Agus mengakui saat ini masih banyak yang perlu disiapkan untuk mengoperasikan Pelabuhan Patimban. Begitu juga terminal untuk car terminal yang menurut Agus bisa diselesaikan sebagian tahun ini.

Meskipun begitu, Agus mengakui car terminal saat ini pembangunannya masih 25 persen yang menjadi bagian dari pembangunan sisi laut. "Terminal di sisi laut, yang darat di back up area. Kalau terminal di laut," jelas Agus. 

Dia menuturkan saat ini dana yang digunakan untuk pembangunan Pelabuhan Patimban merupakan pinjaman. Agus mengakui banyak hal yang dibicarakan oleh Jepang terkait kendala struktur,  persetujuan, dan surat menyurat yang membutuhkan waktu. 

Kebutuhan lahan untuk Pelabuhan Patimban sekitar 370 hektare dengan anggaran Rp 863,14 miliar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 15,2 hektare merupakan lahan untuk access road senilai Rp 49,7 miliar dan 354,9 hektare lahan back up area senilai Rp 813,3 miliar.

Untuk pembebasan lahan, kebutuhan back up area masih harus melalui proses pembebasan yang lebih rumit. Terdapat 485 bidang yang harus dibebaskan, 422 bidang diantaranya merupakan tanah milik warga. 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA