REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPD RI menilai pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 berhasil, tertib, aman dan damai. DPD RI juga mengajak kepada semua pihak agar menghormati instrumen-instrumen hukum dan konstitusi yang dianut negara kita.
Hal tersebut terungkap dalam rapat kerja Pimpinan DPD RI, Komite I DPD RI dengan Kemendagri, Kemenkumham, Kejagung, BIN, TNI dan Polri. Ruang Rapat GBHN Nusantara V Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (7/5).
"Penyelenggara Pemilu KPU, Bawaslu, DKPP sudah menjalankan tugas dengan baik tanpa ada intervensi sedikitpun dari pemerintah, jadi saya minta jangan ada pihak-pihak mencoba melakukan kebohongan yang berusaha mendelegitimasi kinerja penyelenggara pemilu, semua pihak harus menahan diri hingga tanggal 22 Mei 2019,” ucap Ketua DPD RI Oesman Sapta.
Ketua Komite I Benny Rhamdani menyatakan penyelenggaraan Pemilu telah dilaksanakan secara independen, tidak ada intervensi dari Pemerintah maupun aparatur penegak hukum (TNI/POLRI) dan BIN. Meskipun pemilu paling rumit yang pernah diadakan di Indonesia ini dianggap berhasil namun perlu dilakukan evaluasi terhadap hal-hal yang dianggap belum optimal dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 khususnya mempertimbangkan kembali ketentuan serentak.
Komite I akan melakukan evaluasi dan kajian mendalam serta mendorong agar Pemerintah, DPR RI, dan DPD RI bisa duduk bersama untuk melakukan perbaikan secara regulatif terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu melalui mekanisme yang diatur oleh undang-undang. Kami juga mengajak semua pihak, baik kontestan pemilu dan seluruh elemen masyarakat untuk menghormati proses tahapan Pemilu serta menghimbau agar segala bentuk perbedaan pendapat diselesaikan dengan menggunakan koridor hukum,” kata Benny Rhamdani.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kembali menegaskan secara prinsip pemilu berjalan demokratis lancar aman dan terjamin dan tidak ada satu inci pun intervensi pemerintah terhadap KPU dalam menyelenggarakan Pemilu.
“Perlu kami tegaskan lagi bahwa Pemilu yang diselengarakan KPU dilakukan secara mandiri dan ketat dan pemerintah tidak ikut campur satu incipun, kita menjaga mendukung pelaksanaan pemilu berjalan baik dan mendukung netralitas ASN dalam mendukung berjalannya pemilu ini, oleh karena itu kita perlu menghormati setiap proses dan tahapan pemilu yang ada sampai ditetapkan nanti,” ujar Tjahjo Kumolo.
Kapolri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa rangkaian panjang operasi menjaga keamanan dan kelancaran pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 dilaksanakan sangat panjang selama 1 tahun satu bulan ini konsekuensi yang harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang. Polri, kata dia, terus bekerja menjamin keamanan dan kelancaran pelaksanaan pemilu, sampai tahap akhir dan menjamin rasa aman dan keamanan negara.
"Maka jika ada yang mencoba mengganggu stabilitas keamanan maka petugas dapat melakukan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku dan situasi yang terjadi. Apalagi ada aksi untuk bermaksud menggulingkan pemerintah yang sah maka penegak hukum akan melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu,” ucap Tito.
Panglima TNI Hadi Tjahjanto pun menyatakan bahwa selama penyelenggaran pemilu netralitas prajutit tetap terjaga. Selain itu, TNI Polri terus berkordinasi saling mendukung soliditas TNI Polri untuk menjaga keamanan NKRI.
TNI Polri mengerahkan hampir seluruh personel untuk menjaga kelancaran pelaksanaan pemilu. Setelah pelaksanaan sapai penentuan penetapan hasil kami memprediksi adanya indikasi ketidakpuasan dari beberapa pihak dan dapat mengakibatkan aksi saat penetapan hasil oleh KPU nanti, maka TNI akan antisipasi menggunakan pendekatan teroterial kepada masyarakat untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
