Monday, 11 Safar 1442 / 28 September 2020

Monday, 11 Safar 1442 / 28 September 2020

MA akan Berikan Sanksi kepada Ketua PN Balikpapan

Selasa 07 May 2019 05:51 WIB

Red: Ratna Puspita

Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan Kayat mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan suap di Pengadilan Negeri Balikpapan di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (4/5/2019). KPK menahan tiga tersangka kasus dugaan korupsi memberikan atau menerima hadiah atau janji terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Balikpapan pada tahun 2018, yakni Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan Kayat, Advokat Jhonson Siburian, dan Swasta Sudarman.

Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan Kayat mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan suap di Pengadilan Negeri Balikpapan di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (4/5/2019). KPK menahan tiga tersangka kasus dugaan korupsi memberikan atau menerima hadiah atau janji terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Balikpapan pada tahun 2018, yakni Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan Kayat, Advokat Jhonson Siburian, dan Swasta Sudarman.

Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
KPK menetapkan hakim di PN Balikpapan, Kayat, sebagai tersangka dalam kasus suap.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) akan memberikan sanksi kepada ketua Pengadilan Negeri Balikpapan menyusul penangkapan hakim kayat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. MA menganggap ketua PN Balikpapan lalai dalam melakukan pengawasan terhadap anak buahnya.

Baca Juga

"MA sudah melakukan pembinaan hingga mengeluarkan Peraturan MA yang menyebutkan bahwa Ketua Pengadilan sebagai atasan, bila tidak maksimal melakukan pengawasan terhadap bawahannya maka dia juga akan ditindak," kata juru bicara MA Andi Samsan Nganro di Gedung Mahkamah Agung Jakarta, Senin (6/5).

Hal ini dikatakan Andi setelah KPK menetapkan hakim Kayat sebagai tersangka dalam kasus suap, pasca operasi tangkap tangan pada Jumat (3/5). Kendati demikian, ia mengatakan pihaknya belum menentukan sanksi apa yang akan diberikan kepada Ketua PN Balikpapan.

"Kami akan melakukan pemeriksaan sejauh mana kesalahan dan kelalaiannya dalam melakukan pembinaan, tentu juga secara proporsional juga akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan MA," katanya.

Selain kepada ketua PN Balikpapan, menurut Andi, MA juga berencana untuk melakukan pemeriksaan terhadap ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai pimpinan pengadilan di seluruh wilayah tersebut. Ia mengatakan tindakan ini dilakukan MA sebagai bentuk keseriusan MA dalam melaksanakan reformasi peradilan

"Kita pasti akan lakukan pemeriksaan juga (terhadap Ketua PT Kalimatan Timur) termasuk juga sejauh mana kasus ini," katanya.

Andi mengatakan berdasarkan peraturan MA, ketika ada pejabat peradilan yang melakukan penyimpangan dan pelanggaran, maka atasannya langsung juga akan dimintai pertanggungjawaban terkait dengan pengawasan.

Sebelumnya pada Jumat (3/5) malam KPK mengamankan lima orang termasuk seorang hakim dan panitera muda pidana PNBalikpapan, dan dibawa ke Polda Balikpapan untuk diperiksa. Selain itu, KPK juga mengamankan sejumlah uang yang diduga merupakan bagian dari permintaan (suap) sebelumnya.

Berdasarkan siaran pers yang diterima dari KPK, operasi tangkap tangan tersebut dilakukan setelah KPK mendapatkan informasi akan terjadinya transaksi pemberian uang pada hakim yang mengadili sebuah perkara pidana di PN Balikpapan tersebut. Kasus ini berkaitan dengan kasus penipuan terkait dokumen tanah.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA