REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berencana membentuk Komite Nasional Vokasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui berbagai pelatihan-pelatihan. Hal ini disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono usai rapat internal mengenai pendidikan vokasi di Istana Presiden, Jakarta, Senin (6/5).
"Nah itu beliau (Presiden) minta dibikinkan desainnya oleh Menteri Bappenas, seperti halnya ada komite percepatan pembangunan infrastruktur, mungkin ada komite nasional vokasi, nah ini namanya apa nanti Menteri Bappenas yang nanti publikasi," jelas Basuki.
Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga meminta agar jajarannya melakukan evaluasi kembali terhadap berbagai pelatihan yang diselenggarakan oleh kementerian dan lembaga. Sebab, setiap kementerian dan lembaga juga mengadakan program pelatihan sendiri-sendiri.
Dari 16 kementerian dan lembaga, kata Basuki, terdapat anggaran pelatihan dan pendidikan kedinasan sekitar Rp 11 triliun. Di antaranya pelatihan yang digelar oleh Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, dll.
"Jadi seperti brainstorming mengidentifikasi apa permasalahannya dan ternyata masih seperti halnya di 16 K/L ini ternyata banyak pelatihan-pelatihan dan beliau ingin itu lebih fokus lagi lebih massive lagi," ujarnya.
Basuki menyampaikan, pemerintah ingin menyiapkan pendidikan vokasi ini untuk menghadapi tantangan masa depan. Sehingga SDM Indonesia pun memiliki daya saing yang lebih baik.
"Supaya ke depan ini benar-benar seperti tahun 1986 1987 waktu pertama kali muncul komputer akan banyak sekali kursus-kursus komputer. Ini juga massal seperti itu," kata dia.
Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menyampaikan pemerintah akan melakukan kajian pembentukan Komite Pendidikan Vokasi. Pemerintah juga akan melakukan evaluasi sekolah kedinasan yang diselenggarakan oleh berbagai kementerian dan lembaga.
"Terkait dengan gambaran begitu juga untuk direvisi kembali apakah anggarannya masih kurang, apakah kebutuhannya kelebihan, apakah justru harus ditambah seberapa banyak sesuai dengan kebutuhan. Apa aja prioritas utama terkait dengan peningkatan sumber daya manusianya," kata dia.
Menurutnya, pemerintah akan memprioritaskan tiga hal dalam peningkatan SDM yakni terkait pelatihan, SMK, dan juga politeknik. Pemerintah akan menghitung kembali berapa jumlah siswa pendidikan vokasi dan berapa banyak yang akan dihubungkan dengan dunia industri.
Nantinya, pemerintah tak hanya mengirim para pendidik untuk meningkatkan kemampuannya ke luar negeri namun juga akan mendatangkan pendidik dari luar negeri ke Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
