Jumat, 25 Rabiul Awwal 1441 / 22 November 2019

Jumat, 25 Rabiul Awwal 1441 / 22 November 2019

Memori Kolektif Sukarno, Jokowi, dan Prabowo

Jumat 03 Mei 2019 11:25 WIB

Red: Karta Raharja Ucu

Abdullah Sammy, Jurnalis Republika.

Abdullah Sammy, Jurnalis Republika.

Memori kolektif masyarakat bisa berbeda dalam memaknai sebuah peristiwa di masa lalu

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Abdullah Sammy, Wartawan Republika

Ini bukan sekadar 01 vs 02. Tak juga akibat persoalan yang bermula dari pilpres 2014. Bukan pula sebatas jokowi melawan prabowo . Besar atau kecil, semua ini terkait perseteruan politik Indonesia yang diwariskan secara turun temurun sejak 1955 atau bahkan sebelumnya.

Kita semua tentu merasakan bagaimana pembelahan besar terjadi di tengah masyarakat Indonesia, utamanya sejak Pilkada DKI 2012, pilpres 2014, Pilkada DKI 2016, hingga pilpres 2019 . Mungkin kita bertanya, mengapa pembelahan yang terjadi selama tujuh tahun terakhir itu melibatkan dua kelompok yang relatif identik?

Sejak Pilkada DKI 2012 hingga pilpres 2019, selalu ada dua kubu yang bernama pro vs kontra Jokowi. Pertanyaannya mengapa tumbuh pembelahan pada sosok Jokowi yang sejatinya merupakan figur baru dalam politik Indonesia?

Bukankah Jokowi tak punya beban sejarah masa lalu, sehingga tidak ada alasan kuat untuk menunjukkan resistensi kepadanya sejak awal terjun ke politik? Lantas apa yang membentuk rasa simpati dan resistensi yang sama-sama berlebih pada sosok yang relatif baru itu?

Jawaban dari deretan pertanyaan di atas akan menjadi bahasan utama dalam tulisan ini. Hanya dua kata yang bisa mengaitkan mengapa pembelahan masyarakat yang pro dan kontra Jokowi berlangsung konsisten sejak 2012. Dua kata yang jadi jawabannya adalah 'memori kolektif'.

Disadari oleh tidak, pembelahan di tengah masyarakat saat ini adalah kelanjutan atas apa yang terjadi di awal republik ini berdiri. Sebab sejatinya bangsa Indonesia memang belum pernah tuntas menyelesaikan konflik dalam sejarahnya. Konflik dipendam sehingga menghasilkan memori kolektif yang diturunkan pada anak cucu masing-masing.

Emile Durkheim mengatakan, manusia selalu berproses untuk mencipta dan memberikan makna pada simbol serta kemudian mewariskannya ke generasi masyarakat berikutnya melalui ingatan. Proses pewarisan makna lewat ingatan ke generasi berikutnya itulah yang membentuk struktur ingatan kolektif tertentu. Ingatan kolektif ini akan tetap ada dan terus diwariskan ke generasi berikutnya walaupun waktu berubah.

Memori kolektif masyarakat bisa berbeda dalam memaknai sebuah peristiwa di masa lalu. Sebab memori kolektif dipengaruhi budaya dan lingkungan. Walhasil memori kolektif orang Jawa bisa berbeda dengan orang Sumatra dalam memaknai politik di masa lalu. Sebab budaya dan lingkungan yang mempengaruhi pola pikirnya juga berbeda.

Lantas apa hubungannya memori kolektif ini dengan Jokowi?

Kita tentu tahu bahwa Jokowi datang dengan baju partai serta narasi yang lekat pada simbol kejayaan Orde Lama. pdip yang menjadi partai asal Jokowi, selalu mengindektikkan ciri partainya dengan ajaran-ajaran Sukarno. Begitu juga Jokowi yang hadir dengan ide revival atas pemikiran Sukarno. Karenanya banyak narasi yang dibangun sama dengan narasi Sukarno di era kepemimpinannya, seperti Trisakti, revolusi mental, dan lain sebagainya.

Dalam memaknai narasi Orde Lama dan Sukarno itu memori kolektif masyarakat berbeda-beda. Pemaknaannya pun beragam. Ada yang punya memori kolektif positif akan Orde Lama. Tapi ada pula yang punya memori negatif. Situasi yang sama juga berlaku di Orde Baru.

Kita bisa berdebat tentang sedalam mana identifikasi PDIP dan Jokowi pada ajaran Sukarno. Namun suka atau tidak, cara ini sudah menghasilkan efek emosional pada mayoritas masyarakat yang punya memori kolektif positif akan Sukarno. Pembuktiannya bisa dilihat dari wilayah yang selama ini menjadi basis kekuatan politik Sukarno saat ini juga menjadi basis kekuatan PDIP maupun Jokowi.

Begitu juga sebaliknya, wilayah yang selama ini kontra secara politik terhadap Sukarno, menjadi wilayah basis kekuatan yang kontra terhadap PDIP dan Jokowi. Ini seperti Aceh dan Sumatra Barat. Sebab memori kolektif yang diwariskan di wilayah itu akan Sukarno tidak sepositif wilayah merah.

Saat rakyat di wilayah Aceh, Sumatra Barat, atau Jawa Barat dihadapkan pada pilihan politik yang beride Sukarnois, maka secara alamiah memori kolektif akan menuntun mereka pada posisi oposisi. Saya kira fakta ini sekaligus menepis lebel Islam garis keras pada wilayah-wilayah yang tidak memilih Jokowi pada pilpres 2019. Sebab ini kaitannya bukan sekadar klasifikasi agama tertentu, melainkan memori kolektif politik yang tercipta sejak 1955.

Kondisi ini ditambah parah dengan kenyataan lawan Jokowi adalah Prabowo. Tanpa pengidentifikasian, memori kolektif publik pada Prabowo adalah tokoh Orde Baru. Sekalipun Prabowo kerap menarasikan pemikiran Sukarno, tapi sosoknya tetap lebih dianggap lebih merepresentasikan Soeharto.

Di sisi lain, inti polarisasi itu berkobar besar saat transisi kekuasaan Sukarno ke Soeharto tidak mulus dan penuh konflik. Memori kolektif perseteruan pro Sukarno dan Soeharto pun sadar atau tidak terpantik kembali saat ini.

Di saat inilah sejarah perlu dimaknai secara serius. Sebab kadang kala membangkitkan sentimen emosional masa lalu punya banyak dampak yang bisa menyatukan atau justru menciptakan jarak. Sebab memori kolektif memang bisa menjadi syarat menyatukan satu bangsa, tapi tak jarang pula malah memisahkannya.

Saat sejarah dimaknai sekadar emosional dan tak substansial, maka yang terjadi hanya sekadar sentimen masa lalu yang kembali bangkit. Apalagi sejak 1965, tak pernah ada penyelesaian komprehensif atas konflik politik yang tercipta di Indonesia. Semua diselesaikan dengan pendekatan represif bukan persuasif.

Pada akhirnya konflik yang tercipta akibat politik itu menjadi persoalan sejarah yang tak tuntas. Konflik itu menjadi warisan yang diturunkan secara turun temurun lewat memori kolektif. Sebuah warisan ingatan pada masyarakat yang sejak awal sudah terpolarisasi ke dalam dua kutub. Sehingga polarisasi yang terjadi hari ini tak jauh berbeda dari polarisasi dan labelisasi masa lalu.

Kini kita ada di persimpangan jalan. Memori kolektif yang telah membentuk keterbelahan masyarakat sejak 1955 hendaknya harus disikapi secara bijak. Tak perlu kita menambah catatan sejarah dengan warisan konflik baru. Sebab tugas kita untuk berdamai dengan memori kolektif masa lalu sejatinya belum tuntas. Jangan justru diperparah dengan memori kolektif konflik yang baru.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menatap masa depannya dengan positif bukan sebaliknya. Bangsa yang besar adalah negara yang bisa mengelola memori kolektifnya ke arah yang positif. Seberapa negatifnya memori kolektif itu, sejatinya bisa diubah menjadi positif jika sejarah dimaknai dengan substansi bukan emosi.

Ini seperti Jepang dan Jerman yang punya memori kolektif kekalahan di perang dunia. Atau Amerika yang punya memori kolektif tentang kelamnya masa perbudakan. Mereka menjadikan memori kolektif itu sebagai bahan pelajaran, bukan pembenaran.

Mereka mampu berdamai dengan masa lalunya sehingga mampu menyalurkan memori kelam itu sebagai bahan pelajaran untuk generasi selanjutnya. Sebab mereka sadar sentimen, konflik, dan kebencian bukanlah warisan.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA