Tuesday, 26 Jumadil Awwal 1441 / 21 January 2020

Tuesday, 26 Jumadil Awwal 1441 / 21 January 2020

OJK: Potensi Kredit Mikro di Papua Belum Tergarap Optimal

Senin 29 Apr 2019 12:19 WIB

Rep: Lida Puspaningtyas/ Red: Nidia Zuraya

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keungan (OJK) Wimboh Santoso.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keungan (OJK) Wimboh Santoso.

Foto: Mohammad Ayudha/Antara
Penyaluran kredit di wilayah Papua baru sekitar Rp 60 triliun

REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dorong pertumbuhan kredit Usaha Mikro Kecil Menengah dan Ultra Mikro di Jayapura, Papua. Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso mengatakan potensi Papua belum optimal tergarap.

Menurutnya, masyarakat dapat memaksimalkan produk jasa keuangan yang khusus dirancang untuk usaha mikro. Seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga disubsidi pemerintah dan kredit ultra mikro dari Bank Wakaf Mikro.

"Ini kredit pembiayaan tanpa bunga, hanya biaya administrasi tiga persen per tahun," katanya di Jayapura, Senin (29/4).

Menurut Wimboh, kredit ini cocok untuk Papua karena tidak harus melalui pengajuan formal seperti biasanya. Program-program tersebut dispesialisasi agar mudah diakses karena tanpa perlu agunan, jaminan, dan administrasi pembukuan dari debitur.

Wimboh mengatakan program tersebut menjadi upaya pemerintah untuk mengawali pembinaan. Usaha masyarakat dapat ditingkatkan dengan adanya pelatihan juga pendampingan berkelanjutan.

OJK sedang mengembangkan pembiayaan dalam bentuk kluster usaha melalui BWM. Wimboh mengatakan Papua punya potensi di kluster nelayan, kopi, produk olahan, pariwisata, dan lain-lain.

"Sila dikembangkan, kami bisa bantu juga dengan pemasarannya, hingga bisa ekspor," kata Wimboh.

Pemasaran akan bekerja sama dengan sejumlah pihak termasuk pengusaha dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ia berharap ini menjadi gerakan masif yang dapat membuat ekonomi Papua lebih bergeliat.

OJK juga baru saja meresmikan pencanangan pembangunan kantor daerah di Jayapura yang diharapkan selesai dalam delapan bulan. Ia mengatakan3 keberadaan kantor OJK dapat lebih bermanfaat untuk meningkatkan pertumbuhan kredit.

"Seharusnya kredit bisa lebih tinggi, pengangguran turun, dan pendapatan daerah naik karena perekonomiannya lebih bergeliat," kata dia.

Pada tahun 2018 besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi Papua atas dasar harga berlaku mencapai Rp 210,66 triliun. Sementara PDRB atas dasar harga konstan sejak 2010 mencapai Rp 159,73 triliun.

Pada tahun 2018 ekonomi Papua tumbuh 7,33 persen. Wimboh mengatakan kredit Papua hanya mencapai Rp 60 triliun. Hal ini karena kredit untuk proyek besar seperti TransPapua biasanya tercatat di Jakarta.

Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian yang tumbuh 10,52 persen. Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Luar Negeri yang tumbuh sebesar 39,59 persen.

Wimboh juga mendorong Bank Papua untuk meningkatkan kinerjanya dengan pengembangan digital. Bank tidak perlu mengembangkan sendiri karena biaya terlampau besar. Wimboh mengatakan digital sudah terbukti mampu mendongkrak pendapatan dari fee based income.

"Jadi misal kredit di Sorong itu tidak perlu petugasnya terbang ke sana, mahal diongkos, cukup digital," kata dia.

Baca Juga

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA