Tuesday, 13 Rabiul Akhir 1441 / 10 December 2019

Tuesday, 13 Rabiul Akhir 1441 / 10 December 2019

Menggagas Pembentukan Superholding BUMN

Senin 29 Apr 2019 07:03 WIB

Red: Elba Damhuri

Sunarsip

Foto:
Ide pembentukan superholding BUMN ini sebenarnya bukan hal baru.

Sekalipun tidak mirip dengan Singapura, Pemerintah Cina membentuk membentuk State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council (SASAC) pada Maret 2003. Pembentukan SASAC dimaksudkan untuk menjamin bahwa reformasi BUMN di Cina akan dipimpin oleh suatu institusi yang diberi wewenang untuk menegakkan hak pemegang saham.

Peran penting SASAC adalah mempercepat transformasi korporatisasi BUMN dan membangun mekanisme cek and balance antara pemilik dan manajemen guna menciptakan pengelolaan perusahaan yang lebih efektif.

Saat ini, SASAC membawahi sekitar 102 BUMN, turun dratis dibandingkan pada 2008 yang pengelolaan BUMN-nya mencapai 150. Penurunan jumlah BUMN ini disebabkan oleh restrukturisasi yang dilakukan SASAC, antara lain melalui merger/akuisisi. Pada umumnya, dari 102 BUMN tersebut juga merupakan holding company yang membawahi banyak perusahaan.

Salah satu bukti bahwa Pemerintah Cina memberikan independensi yang kuat kepada SASAC adalah pada awal berdirinya, SASAC diberi mandat untuk mengelola portofolio BUMN tanpa terikat harus menyetorkan dana hasil dividen ataupun privatisasi BUMN kepada pemerintah. SASAC diberikan kewenangan untuk menggunakan dana hasil dividen ataupun privatisasi BUMN untuk kepentingan diinvestasikan kembali.

Sementara itu, Pemerintah Malaysia mendirikan Khazanah Nasional pada 1993. Khazanah merupakan investment holding milik Pemerintah Malaysia yang diamanahkan untuk (i) mengelola aset-aset komersial milik pemerintah dan melakukan investasi strategis; (ii) membangun industri strategis di Malaysia; serta (iii) mendukung perkembangannya secara objektif untuk memajukan kepentingan ekonomi jangka panjang Malaysia.

Sebagaimana disebut di atas, esensi pembentukan superholding BUMN adalah independensi pengelolaan BUMN. Model pengelolaan BUMN dengan menempatkan institusi pengelola BUMN sebagai bagian pemerintah terbukti kurang efektif mewujudkan independensi pengelolaan BUMN yang profesional.

Menempatkan institusi pengelola BUMN (dalam hal ini Kementerian BUMN) menjadi bagian dari pemerintah, secara tidak langsung telah menjadikan BUMN sebagai institusi birokrasi dan pemerintah, bukan sebagai institusi bisnis.

Kondisi inilah yang akhirnya membuka peluang bagi siapa saja yang mengaku stakeholder BUMN untuk melakukan intervensi terhadap BUMN. Karena itu, sudah saatnya institusi pengelola BUMN ditata ulang dengan mengacu pada best practices. Tentunya butuh waktu dan proses.

Pembentukan superholding BUMN ini tampaknya tidak dapat diselesaikan dalam satu atau dua tahun ke depan. Namun, prosesnya harus dimulai dari sekarang.

Kementerian BUMN pun telah memulai inisiatif ini melalui serangkaian pembentukan beberapa subholding BUMN. Termasuk pula, berbagai perangkat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan BUMN juga perlu dilihat kembali.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA