Saturday, 17 Rabiul Akhir 1441 / 14 December 2019

Saturday, 17 Rabiul Akhir 1441 / 14 December 2019

Menggagas Pembentukan Superholding BUMN

Senin 29 Apr 2019 07:03 WIB

Red: Elba Damhuri

Sunarsip

Foto:
Ide pembentukan superholding BUMN ini sebenarnya bukan hal baru.

Selain perbedaan kultur (birokrasi versus korporasi), menempatkan BUMN sebagai part of government, mau tidak mau membuka peluang terjadinya politisasi BUMN, menjadikan BUMN hanya sebagai alatnya pemerintah.

Padahal, tujuan dibentuknya BUMN adalah sebagai badan usaha yang berorientasi pada keuntungan, sekalipun tidak mengabaikan perannya sebagai agen pembangunan (agent of development). Karena itu, pembentukan superholding BUMN semestinya adalah untuk menggantikan peran Kementerian BUMN.

Kedua, independensi dalam pengelolaan BUMN merupakan hal yang mutlak. Selama ini, keberadaan BUMN telah diatur secara khusus (lex spesialis) melalui Undang-Undang (UU) No 19/2003. Sayangnya, sifat kekhususan ini tidak berpengaruh banyak terhadap independensi pengelolaan BUMN.

Dalam banyak kasus, perlakuan terhadap BUMN, khususnya terhadap BUMN berbentuk persero masih seperti layaknya institusi pemerintah. Pengalaman saya ketika menyaksikan berbagai rapat antara DPR dengan pemerintah maupun dengan BUMN, sering kali anggota DPR terlalu masuk mencampuri urusan kebijakan internal BUMN. Bahkan, dalam beberapa kasus, DPR juga ikut menentukan keputusan internal BUMN.

Karena itu, bila kita menginginkan BUMN berkinerja lebih baik dan mampu menjadi perusahaan kelas global, sudah saatnya dilakukan moratorium atas intervensi politik dengan membatasi masuknya unsur politik di BUMN.

Kuncinya adalah bila superholding BUMN terbentuk maka superholding BUMN ini harus diberikan mandat sebagai pengelola BUMN yang independen untuk menjalankan roda pengelolaan BUMN secara profesional dan bebas dari intervensi politik, sebagaimana yang diterapkan pada superholding BUMN di negara-negara lain.

Di Singapura misalnya, dalam rangka mempertegas peran pemerintah sebagai regulator dan BUMN sebagai badan usaha yang bertugas melakukan investasi dan memaksimalkan keuntungan, Pemerintah Singapura mendirikan Temasek pada 1974. Temasek adalah perusahaan pengelola investasi (investment company) yang independen dan profesional yang mengelola aset-asetnya untuk tujuan komersial (commercial basis).

Tujuan pendirian Temasek adalah memaksimalkan keuntungan (profit) sekaligus menggantikan peran Kementerian Keuangan yang sebelumnya menjadi pengelola aset dan penentu kebijakan investasi BUMN.

Pembentukan Temasek merupakan komitmen pemegang saham atas investasi yang telah ditanamkan untuk dikelola secara komersial, sehingga jelas peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan regulasi di pasar. Dengan dibentuknya Temasek maka peran Menteri Keuangan hanya sebagai pemegang saham.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA