Minggu, 11 Rabiul Akhir 1441 / 08 Desember 2019

Minggu, 11 Rabiul Akhir 1441 / 08 Desember 2019

Faisal Basri: Indonesia Terlalu Kaya untuk Diurus BUMN Saja

Sabtu 27 Apr 2019 22:15 WIB

Rep: Adinda Pryanka/ Red: Gita Amanda

Pengamat Ekonomi Faisal Basri.

Pengamat Ekonomi Faisal Basri.

Foto: Wihdan Hidayat/Republika
Kolaborasi BUMN dengan swasta sangat dibutuhkan untuk mengelola kekayaan Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom senior Faisal Basri menilai, potensi ekonomi Indonesia terlalu besar apabila hanya dikelola oleh satu pihak, sekalipun itu adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau pemerintah. Oleh karena itu, kolaborasi antara BUMN dengan swasta sangat dibutuhkan untuk mampu mengelola sumber kekayaan dalam negeri.

Salah satu kerja sama yang sudah dilakukan adalah terkait Gerbang Pembayaran Nusantara (GPN). Faisal menuturkan, keterlibatan perusahaan swasta dan BUMN untuk proyek ini memungkinkan sistem pembayaran semakin mudah dijangkau dan aman untuk masyarakat. "Kalau hanya dikelola satu pihak, potensinya justru akan hilang," tuturnya dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (27/4).

Dengan kolaborasi dua pihak, keuntungan bagi perekonomian bangsa akan semakin mudah tercapai. Faisal juga mencontohkan proyek Bandara Hang Nadim Batam dan Bandara Ngurah Rai Denpasar yang melibatkan partisipasi pemerintah dan swasta.

Menurut Faisal, Bandara Hang Nadim kini sudah mencapai proses tender. Kemungkinan, yang menang adalah pihak asing sebagai operator kegiatan komersial. "Jangan salah kaprah. Air control tidak diswastakan, melainkan area komersial," ujarnya.

Faisal menambahkan, keterlibatan swasta juga memungkinkan pemerintah mendapat menarik future income 20 tahun ke depan menjadi sekarang. Termasuk Bandara Hang Nadim yang diprediksi mampu menghasilkan pendapatan dua sampai tiga miliar dolar AS.

Nantinya, pendapatan yang didapatkan dari kerja sama antara pemerintah dengan swasta tersebut dapat digunakan untuk membiayai sejumlah proyek pembangunan infrastruktur. Khususnya di daerah yang kurang diminati swasta karena dinilai kurang menarik secara bisnis.

Faisal mengakui, kolaborasi akan menciptakan kesan tarik menarik antar kedua pihak. Di sisi lain, akan ada dimensi ekonomi politik yang berpotensi membuat kinerja ekonomi memburuk.

Tapi, Faisal optimistis, harmonisasi tidak akan terganggu selama tidak ada pihak yang menyusup, menitip atau dikenal sebagai vested interest (kepentingan yang telah tertanam dengan kuat sekali). "Yang menitip ini yang harus dienyahkan, supaya pure kepentingan negara," ucapnya.

Faisal menganjurkan kepada pemerintahan selanjutnya untuk menuntas pihak yang melakukan vested interest. Ia berharap agar jangan sampai ada pihak yang menunggangi kepentingan negara untuk dirinya atau kelompoknya semata.

Faisal juga memberi saran agar pemerintah memiliki unit khusus untuk membasmi pihak penunggang yang ia sebut sebagai ‘lemak’. "Dengan gitu, gerakan ekonomi kita jadi bisa lebih cepat dan langsing," katanya.

Baca Juga

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA