Monday, 2 Jumadil Akhir 1441 / 27 January 2020

Monday, 2 Jumadil Akhir 1441 / 27 January 2020

KEK Tanjung Pulisan-Likupang Beroperasi Mulai Juni

Selasa 23 Apr 2019 12:07 WIB

Rep: Dedy Darmawan Nasution/ Red: Friska Yolanda

Menteri Pariwisata Arief Yahya (dua kiri) menjadi pembicara pada diskusi publik bertema peningkatan produktivitas masyarakat berbasis pariwisata lokal di Auditoroum Graha Universitas Sriwijaya Palembang,Sumsel, Rabu (6/2/2019).

Menteri Pariwisata Arief Yahya (dua kiri) menjadi pembicara pada diskusi publik bertema peningkatan produktivitas masyarakat berbasis pariwisata lokal di Auditoroum Graha Universitas Sriwijaya Palembang,Sumsel, Rabu (6/2/2019).

Foto: Antara/Feny Selly
Potensi investasi KEK Tanjung Pulisan-Likupang di tahap awal mencapai Rp 2 triliun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pariwisata, Arief Yahya menyatakan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Pulisan-Likupang di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara siap diberlakukan mulai bulan Juni 2019. Pihaknya menyatakan, seluruh kesiapan mengenai infrastruktur dan birokrasi pemerintah sebagian besar telah disiapkan.

Baca Juga

“Ini akan menjadi KEK Pariwisata pertama di Sulawesi Utara. Saya inginkan terjadi di Bulan Juni. Saya sudah cek dan kemungkinan besar akan siap,” kata Arief kepada wartawan di Kementerian Pariwisata, Jakarta Pusat, Senin (22/4)

Dirinya mengharapkan, adanya status KEK khusus pariwisata di Sulut menjadi motivasi dan kepercayaan diri dari masyarakat dan pemerintah daerah untuk terus membenahi destinasi wisata yang dimiliki saat ini. Ia menyebut, potensi investasi KEK Tanjung Pulisan-Likupang di tahap awal mencapai Rp 2 triliun.

Sementara, total potensi investasi dari pemerintah maupun investor swasta dalam 20 tahun ke depan diperkirakan mencapai Rp 20 triliun. Arief menilai, jika pemerintah daerah dan pusat ingin membangun destinasi wisata bertaraf internasional, maka daerah yang bersangkutan wajib memiliki KEK.

Berkaca dari KEK Mandalika, Nusa Tenggara Barat, pembangunan infrastruktur dan aliran investasi untuk pembangunan indusri wisata berkembang pesat. Pada tahun ini saja, KEK Mandalika mengantongi modal dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) sebesar Rp 2,5 triliun dari total kesepakatan investasi sebesar Rp 3,6 triliun.

Arief mengatakan, KEK membuat perizinan menjadi lebih mudah sebab investor tak perlu berhadapan dengan birokrasi yang rumit. Ia mengakui, Indonesia sebagai negara berkembang masih dihadapkan pada masalah birokrasi yang sulit. Hal itu pun diakui baik oleh para investor domestik maupun asing yang ingin menanamkan modal di sektor pariwisata.

“Jadi KEK itu meningkatkan pelayanan dan menghacurkan birokrasi (rumit) yang ada,” kata Arief. 

 

Mengutip data terakhir Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara, jumlah wisatawan mancengara (wisman) yang datang ke Sulit melalui Bandara Sam Ratulangi, Manado sepanjang Februari 2019 mencapai 11.302 orang. Kunjungan tersebut meningkat 4,03 persen dibanding total kunjungan pada bulan sebelumnya.

Wisman didominasi oleh warga Cina sebanyak 10.262 orang (90,80 persen), Jerman 162 orang (1,43 persen) serta Amerika 125 orang (1,11 persen). Adapun Tingkat Penghunian Kamat (TPK) hotel berbintang di Sulut mencapai 64,90 persen, naik 0,47 poin dibanding TPK sepanjang Januari 2019. Rata-rata, para wisatawan asing yang bermalam selama 2,79 hari, terjadi penurunan 1,6 poin dibandingkan rata-rata menginap bulan sebelumnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Edwin Silangen, mengatakan, pihaknya menyambut baik langkah cepat dari pemerintah pusat untuk membantu pemerintah daerah. Menurut Edwin, Pemprov Sulut sudah mempersiapkan segala kebutuhan untuk pendirian KEK. Dimulai dari ketersediaan infrastruktur hingga kemudahan perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Menurut Edwin tantangan dan hambatan terbesar dalam mempersiapkan KEK Tanjung Pulisan-Likupang yakni dari sisi aksesibilitas. Khususnya infrastruktur jalan. Karena itu, hingga saat ini Pemprov Sulut masih terus melanjutkan pembangunan jalan untuk mempermudah mobilitas kegiatan industri pariwisata.

Dedy Darmawan Nasution

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA