Indonesia merupakan surga investasi dunia. Kekayaan alamnya sejak dulu menjadi incaran banyak negara besar. Cadangan minyak buminya tak kalah dengan Saudi maupun Venezuela.
Gunung emas freeport membuat perusahaan multinasional USA tak mau melepas kontrak karyanya hingga 30 tahun kedepan. Belum batu bara, bauksit, uranium, tembaga, nikel, biji besi hingga gas alam cair dimiliki negeri berjuluk Zamrud Khatulistiwa ini.
Luas lautan Indonesia menjadikan potensi perikanan dan hasil laut lainya seharusnya mampu mensejahterakan para nelayan. Demikian dengan luas hutan dan lahan pertanian. Tidak seharusnya negeri ini melakukan impor bahan pangan.
Jika kebijakan penguasa ramah untuk kepentingan rakyat pastilah akan mencapai kemakmuran hakiki. Namun semua itu ternyata hanya harapan tanpa terealisasi.
Sejak awal era Orde Baru, Barat terutama AS dan diikuti oleh Eropa telah mencengkeram negeri ini dan mengeruk kekayaannya. Caranya melalui investasi korporasi-korporasi multinasional mereka, khususnya di sektor hulu pengelolaan SDA.
Cengkeraman dan dominasi asing itu makin dalam sejak masuk era Reformasi. Melalui utang luar negeri, negeri ini benar-benar dikendalikan asing. Akibatnya, hampir semua sistem di negeri ini dibentuk sesuai pesanan, permintaan atau bahkan perintah dari asing melalui IMF dan Bank Dunia sebagai lembaga donor.
Tak hanya Amerika Serikat dan Eropa saja yang melakukam eksplorasi SDA. Kini Indonesia juga menjadi lahan proyek infrastruktur Negeri Tirai Bambu, Tiongkok. Lengkap sudah negeri ini dikepung asing dan aseng dari segala sisi. Belum lagi bidang SDM. Tenaga kerja asal China telah membanjir di negeri tercinta ini, menimbulkan gesekan di tingkat grassroot.
Abdurrahman al-Maliki dalam Politik Ekonomi Islam mengemukakan, sesungguhnya pendanaan proyek-proyek dengan mengundang investasi asing adalah cara yang paling berbahaya terhadap eksistensi negeri-negeri Islam. Investasi asing bisa membuat umat menderita akibat bencana yang ditimbulkannya, juga merupakan jalan untuk menjajah suatu negara.
Pada saat kekayaan negeri ini sudah dikuasai modal asing, maka ekonomi kita secara keseluruhan dari hulu sampai hilirnya adalah ekonomi bangsa lain. Ekonomi yang kita hitung tiada lain adalah ekonomi bangsa lain. Sehingga perhitungan PDB kita sejatinya hanya menghitung dari produksinya orang-orang asing yang beroperasi di Indonesia, tidak mencerminkan produksi bangsa sendiri.
Lalu apa yang tersisa untuk rakyat, sebagai pemilik kekayaan? Jika pada kenyataannya seluruh potensi kekayaan terbaiknya telah disedot oleh penjajah ekonomi. Benar jika ada yang mengatakan bahwa Indonesia tak perlu diseret ke perang fisik, cukup kuasai ekonominya maka selesai.
Jadi jika penguasa negeri ini menginginkan kemandirian ekonomi, investasi asing bukanlah pilihan. Adalah sebuah Ilusi menggantungkan asa pada penjajah ekonomi. Wallahu 'alam bi Showab.
Pengirim: Dwi Agustina Djati, tinggal di semarang
Ikuti Whatsapp Channel Republika
