Thursday, 15 Rabiul Akhir 1441 / 12 December 2019

Thursday, 15 Rabiul Akhir 1441 / 12 December 2019

Politik Kemanusiaan Tamsil untuk Menjembatani Umat

Sabtu 13 Apr 2019 17:02 WIB

Red: Joko Sadewo

Tamsil Linrung saat memberikan bantuan pupuk untuk petani Luwu Timur

Tamsil Linrung saat memberikan bantuan pupuk untuk petani Luwu Timur

Foto: istimewa/doc pribadi
Tamsil melihat umat Islam saat ini mudah terprovokasi dan terpecah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan Sulawesi Selatan Tamsil Linrung, ingin menjadi jembatan bagi umat Islam.

Sebagai seorang muslim Tamsil melihat  umat Islam saat ini mudah terprovokasi dan terpecah.  Tamsil ingin mengemban peran di DPD sebagai lembaga politik nonpartisan, bisa menjebatani sebagai kekuatan keumatan.

"Saya akan lebih banyak road show ke daerah-daerah untuk mengajak mereka (umat Islam) supaya aspirasinya tersalurkan dengan benar,” kata Tamsil melalui whatsapp, Sabtu (13/4).

Dijelaskannya, dengan posisinya sebagai calon anggota DPD maka ia menjadi  wakil daerah nonpartisan. "Kalau sekarang susah menyatu karena tersekat-sekat karena mempunya pandangan yang berbeda, yang kadang di latar belakangi kepentingan politik dari partai masing-masing,” papar politikus PKS tersebut.

Tamsil ingin supaya setiapkali pertemuan tidak bicara soal background parpol. "Tapi politik untuk kemanusiaan, seperti tag line saya. Politik bukan untuk mencari kekuasaan, tapi untuk kemanusiaan,” ungkapnya.

Tamsil menambahkan ia mencermati DPD, saat ini, kurang terlihat gregetnya. Sementara masyarakat menginginkan DPD yang kewenangannya lebih dari yang dimiliki sekarang. Kehadiran DPD diharapkan bisa memberi manfaat bagi pembangunan daerah.

Menambah kewenangan DPD, menurut Tamsil, bukan berarti menggerus kewenangan DPR. Tapi minimal pada beberapa aspek kewenangan meningkat, di antaranya masalah kewenangan DPD dalam dana bagi hasil daerah.

Kedua, dana transfer ke daerah. DPD yang mengetahui apa yang menjadi konsen pebangunan daeah. Ketiga, terkait otonomi dan pemekaran daerah. Jika tiga hal tersebut dibahas DPD, Tamsil yakin akan menunjukkan adanya greget dan penguatan DPD.

"Kalau kewenangan DPD tetap seperti sekarang, DPD akan dipandang sebelah mata.  Bahkan sudah mulai ada pandangan bahwa anggota DPD hanya menerima gaji buta karena tidak jelas perannya,” kata dia.

Terkait dengan targetnya untuk masyarakat Sulawesi Selatan, Tamsil mengatakan ia ingin mengurangi kesenjangan antara orang miskin dan kaya di Sulawesi Selatan. Caranya dengan membuka semakin banyak lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan.

Dijelaskannya Sulawesi Selatan memiliki prospek investasi sangat besar. “Karena kita punya infrastruktur kelistrikan yang over suplay, di Makassar mencapai 450 Mega Watt,” paparnya.

Termasuk di sana sudah ada energi hijau, misalnya  ada PLTBayu di Sidrap dan Jeneponto. “Keduanya akan menambah kekuatan menjadi dua kali listrik. Sayang kalu tidak dioptialkan dengan menghadirkan investor. Sehingga tenaga kerja akan makin terbuka,” kata Tamsil.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA