Sunday, 15 Rabiul Awwal 1442 / 01 November 2020

Sunday, 15 Rabiul Awwal 1442 / 01 November 2020

Menteri Pertahanan Sudan Dilantik Jadi Ketua Dewan Transisi

Jumat 12 Apr 2019 12:30 WIB

Rep: Puti Almas/ Red: Ani Nursalikah

Rakyat Sudan merayakan mundurnya presiden Omar al-Bashir di Khartoum, Sudan, Kamis (11/4). Al-Bashir digulingkan militer setelah 30 tahun berkuasa.

Rakyat Sudan merayakan mundurnya presiden Omar al-Bashir di Khartoum, Sudan, Kamis (11/4). Al-Bashir digulingkan militer setelah 30 tahun berkuasa.

Foto: AP Photo
Penggulingan al-Bashir diumumkan oleh militer Sudan setelah protes besar-besaran.

REPUBLIKA.CO.ID, KHARTOUM -- Menteri Pertahanan Sudan Awad ibn Auf resmi dilantik menjadi ketua Dewan Transisi Militer negara itu pada Kamis (11/4). Pengangkatan Ibn Auf dilakukan setelah penggulingan Presiden Omar Hassan al-Bashir, yang kini juga telah menjadi tahanan rumah.

Ibn Auf disumpah secara konstitusional di Ibu Kota Khartoum dalam pelantikan yang dipimpin Ketua Mahkamah Agung Sudan Abdul Majid Idris. Pelantikan ini disiarkan secara langsung melalui televisi milik pemerintah negara itu.

Penggulingan al-Bashir diumumkan oleh militer Sudan setelah aksi protes besar-besaran terjadi di negara itu sejak akhir 2018. Semula demonstrasi berlangsung untuk menuntut pembaruan ekonomi, namun berujung dengan seruan pengunduran diri al-Bashir, hingga bentrokan terjadi dan mengakibatkan puluhan orang tewas.

Al-Bashir telah menjadi presiden sejak 1989 melalui sebuah kudeta militer. Pada Juni tahun itu tepatnya, al-Bashir memimpin kudeta militer terhadap pemerintah yang dipilih secara demokratis di bawah perdana menteri saat itu Sadiq Al-Mahdi.

Kudeta tersebut dilaporkan didukung oleh tokoh agama Hassan At-Turabi.  Namun, pada pertengahan 1990-an al-Bashir dilaporkan memiliki perbedaan pendapat dengan At-Turabi, hingga kemudian tokoh agama itu dijebloskan ke penjara selama beberapa kali.

Selain itu, al-Bashir pernah mendapat tuntutan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas kasus kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, dan pemusnahan suku. Ia mengerahkan pasukan militer untuk melakukan kejahatan tersebut di Darfur, Sudan Barat, di mana konflik berlangsung di wilayah itu sejak 2003.

Namun, meskipun ada surat perintah penangkapan oleh ICC, ia menang dalam pemilihan umum Sudan pada 2009. Pada 2011, ia menyelenggarakan referendum di Sudan Selatan, saat rakyat memilih kemerdekaan dari Sudan.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA