Monday, 25 Jumadil Awwal 1441 / 20 January 2020

Monday, 25 Jumadil Awwal 1441 / 20 January 2020

Wiranto: Ahli Hukum akan Bahas Soal Golput

Selasa 09 Apr 2019 17:38 WIB

Red: Andri Saubani

Menteri Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto

Menteri Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto

Foto: Republika TV/Havid Al Vizki
Ahli hukum akan membahasa legal atau tidaknya golput dalam pemilu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, ahli hukum akan membahas masalah legal atau tidaknya golput atau tidak memilih dalam pemilu. Pada hari ini, Wiranto mengadakan pertemuan tertutup dengan puluhan pemimpin redaksi (pemred) media massa.

"Soal legal atau tidaknya golput, nanti ahli hukum akan membahas masalah ini," kata Wiranto seusai pertemuan dengan pemred media massa di Jakarta, Selasa (9/4).

Baca Juga

Wiranto tidak merinci apa maksud dari pembahasan legal atau tidaknya golput itu. Namun, dalam pertemuan dengan puluhan pemred media yang berlangsung tertutup, dia mengungkapkan, muncul pertanyaan bahwa bukankah golput juga merupakan hak masyarakat.

"Ada pertanyaan, kalau pilih 02 boleh, pilih 01 boleh, berarti nggak milih juga boleh dong. Maka saya balik, kalau semua pendapat seperti itu pemilu bisa kosong," kata dia.

Dia pun mengatakan legal atau tidaknya golput akan dibahas para ahli hukum. Nanti, kata dia, akan ada imbauan kepada masyarakat mengenai risiko golput.

"Nanti akan ada imbauan ke masyarakat tentang bagaimana risiko terhadap golput itu," kata Wiranto kemudian mengakhiri wawancaranya dengan media.

Sekjen Kementerian Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken Widyastuti yang hadir pada kesempatan yang sama mengatakan, berdasarkan penelusuran Kominfo di media sosial, terdapat sedikitnya 77 ribu ciciitan mengenai golput di medsos. "Kominfo meneliti pada 10-20 Januari 2019, ciciitan mengenai golput lebih dari 77 ribu cicitan. Itu dari semua medsos," ujar Niken.

Niken mengatakan, pemerintah berharap masyarakat dapat menggunakan hak pilih pada Pemilu 2019 untuk memilih capres dan cawapres serta anggota legislatif pilihannya. Sejauh ini Kominfo sudah bekerja sama dengan pihak swasta untuk menekan angka golput, misalnya melalui kerja sama dengan penggerak program Klingking Fun. Masyarakat yang menggunakan hak pilihnya akan diberikan insentif berupa diskon dengan menunjukkan bukti tinta pada jari, setelah pencoblosan.

"Ada 150 brand yang tergabung dalam Klingking Fun ini. Nanti masyarakat bisa memperoleh diskon berbelanja di sana," ujar Niken.


sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA