Wednesday, 4 Syawwal 1441 / 27 May 2020

Wednesday, 4 Syawwal 1441 / 27 May 2020

Kiai Maruf: Di Indonesia Sudah tak Ada Lagi Konflik Ideologi

Selasa 09 Apr 2019 02:30 WIB

Rep: Muhyiddin/ Red: Nidia Zuraya

Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Maruf Amin berpidato pada Majelis Taklim Bersalawat di Istora Senayan, Jakarta, Senin (8/4/2019).

Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Maruf Amin berpidato pada Majelis Taklim Bersalawat di Istora Senayan, Jakarta, Senin (8/4/2019).

Foto: Antara/Dhemas Reviyanto
Perbedaan cara pandang kehidupan beragama dan bernegara menimbulkan konflik

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 01, KH. Ma'ruf Amin mengatakan, ulama Indonesia sejak dulu telah berhasil mengkompromikan Islam dan kebangsaan. Karena itu, menuru Kiai Ma'ruf, generasi saat ini harus banyak berterimakasih kepada para ulama terdahulu.

"Kita harus berterimakasih pada ulama yang bisa mengkompromikan antara Islam dan kebangsaan. Islam adalah agama, Pancasila adalah dasar kita berbangsa dan bernegara," ujar Kiai Ma'ruf saat silaturrahim dengan santri dan ulama di Pondok Pesantren Al Baqiyatussholihat, Senin (8/4) malam.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini mengatakan, di beberapa masih banyak terjadi perselisihan karena tidak kuatnya ideologi. Menurut dia, perbedaan cara pandang kehidupan beragama dan bernegara menimbulkan konflik yang berkepanjangan.

"Di beberapa negara itu terjadi bertabarkan, sehingga tidak selesai-selesai. Akhirnya perang pakai senjata, terjadilah pembunuhan untuk menyelesaikan ideologi kenegaraannya," ucap Kiai Ma'ruf.

Sementara, menurut dia, di Indonesia sudah tidak ada lagi konflik ideologi karena para ulama telah berhasil merumuskan Pancasila sebagai ideologi yang menyatukan kepentingan agama dan negara.

"Pilih Islam atau Pancasila? Dua-duanya. Kenapa? Pancasila urusan berbangsa dan bernegara. Islam adalah urusan beragama, akidah," kata Kiai Ma'ruf.

Kiai Ma'ruf menambahkan, sistem khalifah sendiri sebenarnya sah-sah saja diterapkan di Indonesia, tetapi sistem itu sudah otomatis tertolak di Indonesia. Karena, kesepakatan yang sudah dibangun bersama adalah sistem pemerintahan republik yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

"Kenapa khalifah gak bisa masuk karena menyalahi kesepakatan," jelas Mantan Rais Aam PBNU ini.


Baca Juga

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA