REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Jelang pembukaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK Tahun 2019 yang akan dilaksanakan pada Mei, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa akan membentuk tim reaksi cepat atau quick response. Tim ini nantinya bertugas melayani pertanyaan dari masyarakat terkait pelaksanaan PPDB tersebut.

"Tim ini akan memberikan quick response kepada masyarakat, khususnya orang tua yang sedang mencari sekolah terbaik untuk anaknya yang ingin masuk ke SMA/SMK," kata Khofifah seusai rapat terbatas terkait pendidikan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (5/4).

Khofifah mengatakan, tim quick response dibutuhkan karena masyarakat membutuhkan pelayanan informasi dan konsultasi secara tepat dan cepat terkait PPDB. Khususnya terkait informasi zonasi, baik yang berada di dalam maupun di luar zona, kemudian yang berada di dalam maupun di luar kota.

Gubernur perempuan pertama di Jatim ini menambahkan, tim quick response tersebut kedepan juga bertugas untuk melayani informasi terkait program Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) gratis. Tim ini juga nantinya melayani informasi tentang guru tidak tetap (GTT), dan pegawai tidak tetap (PTT).

Khofifah kemudian mengajak para stakeholder, yakni pemerintah, dunia usaha, dan dunia industri untuk bersama-sama memperkuat program pendidikan dual system SMK. Diantaranya adalah memperbarui MoU, kurikulum, dan kerja sama magang. Kerja sama menurutnya bisa diperluas, misalnya menyiapkan anak-anak magang bisa sampai sepuluh bulan.

Terkait magang, lanjut Khofifah, juga dikeluhkan oleh perusahaan, salah satunya attitude-nya kurang baik, tidak terbiasa bekerja sampai sore, dan lainnya. Karena itu, dalam kurikulum yang baru, diharapkan ada perbaikan attitude, tanggung jawab, kedisiplinan, dan team work.

"Hal ini juga harus didukung oleh dunia industri, agar anak-anak SMK bisa magang lebih lama, sehinga kelak bisa lebih siap masuk ke dunia kerja," ujar Khofifah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika