Monday, 2 Jumadil Akhir 1441 / 27 January 2020

Monday, 2 Jumadil Akhir 1441 / 27 January 2020

JK Minta APIP Tingkatkan Kapasitas Pengawasan

Kamis 21 Mar 2019 13:18 WIB

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Muhammad Hafil

Dialog tingkat tinggi Indo-Pasifik dibuka oleh Wakil Presiden  Indonesia Jusuf Kalla di Ballromm Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (20/3).

Dialog tingkat tinggi Indo-Pasifik dibuka oleh Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla di Ballromm Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (20/3).

Foto: Republika/Fergi Nadira
Objek pengawasan APIP semakin lama semakin luas.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta aparat pengawasan internal pemeritah (APIP) meningkatkan kemampuannya dalam bidang pengawasan. Itu karena, JK menilai objek pengawasan APIP semakin lama semakin luas.

Menurut JK, anggaran pendapatan belanja negara (APBN) terus meningkat setiap tahunnya. Sehingga alur anggaran dari pemerintah pusat ke kementerian-kementerian atau lembaga semakin meningkat.

Begitu pun jalur anggaran ke daerah, yang kini tidak hanya sampai kabupaten/kota tetapi juga hingga desa-desa yang alirannya dananya maki besar.

"Artinya pengawasan yang harus dilakukan itu makin luas. Itulah maka juga lembaga pengawasan atau institusi pengawasan APIP, sebagai pengawas internal pemerintah makin harus bekerja keras karena makin luasnya tadi," ujar JK saat membuka Rakornas Pengawasan Internal Pemerintah di Hotel Bidakara, Jakarta, Selatan, Kamis (21/3).

Menurutnya, pengawasan juga harus mengikuti teknologi yang semakin berkembang. Karena itu juga, JK menekankan kepada APIP meningkatkan penguasaan teknologi dalam hal pengawasan.

"Karena pengawasan sekarang ini bukan hanya pengawasan seperti biasa, sudah mulai ada pengawasan biasa, ada pengawasan penelitian akuntability forensik, itu juga lebih detail lagi," ujar JK.

Ia juga menilai banyaknya orang yang ditangkap saat ini karena pengawasan yang semakin banyak. JK menerangkan, selama 15 tahun terakhir, ada sembilan menteri, hampir 20 gubernur dan ratusan kepala daerah dan anggota DPR dan DPRD yang ditangkap.

"Itu tentu menjadi perhatian kita, bahwa begitu banyaknya yang memgawasi tapi juga makin banyak juga yg melakukannnya. walaupun juga kita tahu rumusan korupsi makin luas," ujar JK.

Karenanya, dalam Rakonas PIP tersebut, JK menekankan peningkatan pengawasan oleh pengawas interrnal Pemerintah. Sebab pengawasan menjadi elemen penting dalam sistem pemerintahan.

Tak hanya itu, ia juga menilai pentingnya pencegahan dikedepankan untuk mengatasi penyelewenangan anggaran.

"Karena makin luas, sehingga semakin banyak hal-hal, artinya adalah maka inspektorat, BPKP harus lebih pintar lagi, lebih dalam lagi mengawasinya," katanya.

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern yang bertajuk “Penguatan APIP dalam Mengawal Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan yang Berkualitas" di Birawa Assembly Hall - Hotel Bidakara, Jakarta. Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah rencananya dihadiri sebanyak 1.200 orang yang berasal dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada K/L/Pemda  sebanyak 628 orang, Perwakilan BPKP  sebanyak 80 orang, Aliansi Auditor Internal Indonesia sebanyak 11 orang, Sekretaris Jenderal K/L dan Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota terpilih sebanyak 481 orang.

Baca Juga

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA