REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Ketua Komisi V DPRD Riau Aherson mengatakan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer atau UNBK untuk tingkat SMK/SMA belum 100 persen pada tahun 2019.
"UNBK belum 100 persen. Belum mampu kita biayai UNBK secara keseluruhan. Anggarannya kecil tahun ini, sekitar Rp 10 miliar, ini juga akibat rasionalisasi. Tapi kita maksimalkan saja yang ada," ujar Aherson di Pekanbaru, Kamis (14/3).
Dia mengatakan, hanya 30 sekolah yang mendapat fasilitas untuk pelaksanaan UNBK tahun ini. Teknis pelaksanaannya, pelajar dari SMA/SMK yang berdekatan akan digabungkan. Sementara, untuk sekolah-sekolah yang berada di kawasan terisolir pelaksanaan akan dilakukan dengan mempertimbangkan akses yang mudah dijangkau para siswa.
"Dari 300 sekolah yang membutuhkan, hanya mampu diakomodir sebanyak 30 sekolah. Daerah-daerah yang sulit terjangkau ini yang menjadi prioritas kita. Kalau daerah yang sekolahnya dekat satu dengan yang lainnya, aksesnya mudah, masih bisa digabung," ujar politikus Demokrat itu.
Minimnya penganggaran, lanjut dia, tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaannya UNBK nantinya. Karena jika dibandingkan 2018 anggaran anggaran untuk fasilitas UNBK mencapai Rp 46 miliar.
"Ya, dengan kondisi sekarang, tentu ini menjadi tantangan bagi kita untuk memaksimalkan pelaksanaannya. Karena ini kan jauh berkurang jika dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp 46 miliar," ujar Legislator asal Kabupaten Kuantan Singingi itu.
Dia berharap, dibawah kepemimpinan baru Gubernur Riau Syamsuar dapat memaksimalkan fasilitas sekolah untuk mendukung mutu pendidikan.
"Gubernur baru mendorong teknologi karena sekarang tidak jamannya manual, semua sudah harus online. Bahkan desa-desa juga harusnya dijangkau teknologi," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
