Friday, 9 Jumadil Akhir 1442 / 22 January 2021

Friday, 9 Jumadil Akhir 1442 / 22 January 2021

Kapolda Sebut Daerah Rawan Konflik di Jateng Saat Pemilu

Selasa 12 Mar 2019 15:23 WIB

Rep: Binti Sholikah/ Red: Andri Saubani

Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Condro Kirono saat menghadiri Apel 3 Pilar, di Pendopo Rumah Dinas Bupati Semarang, di Ungaran, Kabupaten Semarang, Rabu (7/11).

Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Condro Kirono saat menghadiri Apel 3 Pilar, di Pendopo Rumah Dinas Bupati Semarang, di Ungaran, Kabupaten Semarang, Rabu (7/11).

Foto: Republika/Bowo Pribadi
Beberapa daerah di Jateng mulai terlihat tanda-tanda terjadi friksi antarmasyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, KARANGANYAR - Kapolda Jawa Tengah Inspektur Jenderal Polisi Condro Kirono menyatakan, sejumlah daerah di Jawa Tengah rawan mengalami konflik saat pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 17 April 2019 mendatang. Di sejumlah daerah tersebut mulai terlihat tanda-tanda terjadi friksi antarmasyarakat terkait dengan pemilu.

Kapolda menyebutkan, wilayah yang rawan konflik saat Pemilu antara lain, Solo Raya, Kedu Raya seperti Magelang dan Temanggung, kemudian Banyumas, Pekalongan, Pati dan Semarang. "Kita lihat beberapa aktivitas seperti kejadian-kejadian di Temanggung ada friksi, kemudian ada friksi di Muntilan jadi kontestasinya itu memanas, meningkatdi wilayah itu, dan di kabupaten/kota lain itu tidak terlihat," jelasnya, Selasa (12/3).

Kepolda menyatakan, daerah-daerah yang dianggap rawan konflik saat pemilu tersebut akan diperketat pengamanannya. Sebanyak 23 ribu personel kepolisian disiapkan untuk melakukan pengamanan di Jawa Tengah saat pelaksanaan pemilu. Selain itu, proses pengamanan juga akan dibantu oleh TNI, Satpol PP dan petugas lainnya di masing-masing daerah.

Di samping itu, Kapolda memerintahkan seluruh jajaran polres di Jawa Tengah untuk melakukan simulasi pengamanan. Sispamkot oleh Polresta Solo akan digelar pada Rabu (13/3). Rencananya, Sispamkot tersebut akan disaksikan oleh petinggi Mabes Polri dan Mabes TNI.

Dalam sispamkot, antisipasi pengamanan ditingkatkan secara eskalatif. Mulai dari aktivitas normal kegiatan masyarakat, kemudian ada keributan di tempat pemungutan suara (TPS), pada saat penghitungan suara kemudian sampai ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Kami tidak under estimate, semua kemungkinan-kemungkinan kami antisipasi makanya tadi mulai dari normal sampai gangguan intensitas tinggi seperti tadi teror penyanderaan, ada bom teror kan macam-macam," ungkapnya.

Dia menambahkan, konflik sosial bisa disebabkan bermacam-macam. Dari digambarkan konflik pada ketidakpuasan saat penghitungan suara di TPS kemudian berlanjut tuntutan ke KPU. Kepolisian mengantisipasi kotak suara itu dari TPS kemudian ke PPK dan KPU supaya suara rakyat aman.

"Sispamkota itu dimungkinkan misal kejadian di Kota Solo akan ada mobilisasi massa juga dari kabupaten lain sehingga perlu Kabupaten sekitar Solo juga mengantisipasi seperti dilakukan pengamanan supaya tidak menambah situasi yang di Solo ini menjadi besar," ujarnya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA