Monday, 13 Sya'ban 1441 / 06 April 2020

Monday, 13 Sya'ban 1441 / 06 April 2020

Jokowi Minta Pendukungnya Militan Tepis Hoaks

Sabtu 09 Mar 2019 19:00 WIB

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Bayu Hermawan

Senam Bersama Srikandi Jokowi-Maruf Amin. Calon Presiden petahana Joko Widodo (kiri) melayani permintaan swafoto pendukungnya saat menghadiri Senam Bersama Srikandi Jokowi-Maruf Amin di Jakabaring Sport City, Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (9/3/2019).

Senam Bersama Srikandi Jokowi-Maruf Amin. Calon Presiden petahana Joko Widodo (kiri) melayani permintaan swafoto pendukungnya saat menghadiri Senam Bersama Srikandi Jokowi-Maruf Amin di Jakabaring Sport City, Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (9/3/2019).

Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Pilpres Tinggal 40 Hari, Jokowi Minta Pendukung Lebih Militan

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi) memanfaatkan akhir pekan ini untuk berkampanye di Kota Palembang, Sumatra Selatan. Kepada ribuan pendukungnya yang tergabung dalam 'Alumni Sriwijaya Bersatu', Jokowi meminta agar lebih militan dalam menepis hoaks terhadap dirinya, disisa masa kampanye pilpres.

"40 hari waktu mepet, saya ingi digunakan untuk memberi penjelasan pada masyarakat (menepis hoaks), door to door," jelas Jokowi, Sabtu (9/3).

Selain itu, Jokowi meminta pendukungnya untuk menyampaikan apa saja kinerja yang telah dilakukannya selama 4,5 tahun ini. Ia pun meminta pendukungnya untuk menyampaikan kebenaran dan koreksi bila ada kebijakannya yang bisa ditingkatkan.  "Yang salah tolong dikoreksi, yang belum benar tolong dikoreksi karena ini akan kita pakai untuk menentukan kebijakan kita yang akan datang," katanya.

Jokowi kemudian menyebutkan sejumlah kabar bohong yang dialamatkan kepadanya. Pertama, ujar Jokowi, adalah isu kriminalisasi ulama. Jokowi menegaskan bahwa siapapun, tanpa melihat latar belakang profesi atau pendidikan seseorang, tetap akan berhadapan dengan hukum bila memang terbukti bersalah. Jokowi menilai, dirinya sebagai Presiden pun tidak bisa mengintervensi proses hukum atas seseorang hanya karena melihat apakah dia ulama atau bukan.

"Negara kita sebagai negara hukum, siapa pun yang salah dihukum. Ada menteri yang salah dihukum, ada bupati yang salah masuk sel, ada dewan, DPR yang salah juga masuk sel. Siapa pun karena negara kita negara hukum. Jangan nanti ada orang salah, masuk sel, (bilang) kriminalisasi," ujarnya.

Hoaks<.i> kedua yang disebut Jokowi adalah kabar larangan azan bila dirinya terpilih lagi sebagai presiden. Menurutnya, kabar tersebut sama sekali tidak berdasar. Alasannya, sebagai negara dengan mayoritas penduduk adalah Islam, tidak mungkin ada presiden Indonesia melarang azan berkumandang.

"(Hoaks) ketiga nanti pemerintah setelah April akan melegalkan pernikahan sejenis. Negara kita memegang norma agama, norma tata krama, sosial, semua kita pegang. Jadi logikanya tidak masuk," katanya.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA