Friday, 9 Rabiul Akhir 1441 / 06 December 2019

Friday, 9 Rabiul Akhir 1441 / 06 December 2019

BKPM akan Panggil 560 Perwakilan Daerah Bahas Upgrade OSS

Selasa 05 Mar 2019 18:15 WIB

Rep: Adinda Pryanka / Red: Friska Yolanda

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong (tengah) menjawab pertanyaan awak media usai mengikuti BKPM - HSBC Infrastructure Forum pada rangkaian Pertemuan Tahunan IMF - World Bank Group 2018 di Nusa Dua, Bali, Kamis (11/10).

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong (tengah) menjawab pertanyaan awak media usai mengikuti BKPM - HSBC Infrastructure Forum pada rangkaian Pertemuan Tahunan IMF - World Bank Group 2018 di Nusa Dua, Bali, Kamis (11/10).

Foto: Antara/Jefri Tarigan
Kementerian dan lembaga besera pemerintah daerah akan mengawal investasi yang masuk.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong akan memanggil 560 perwakilannya di daerah guna memperbaiki  sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS). Mereka akan bertemu pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BKPM pada pekan depan yang direncanakan akan dihadiri Presiden Joko Widodo.

Thomas menuturkan, perbaikan tersebut akan diimplementasikan dalam fase kedua pemutakhiran OSS. Fokusnya adalah memperbaiki koordinasi antara kementerian dan lembaga dengan pemerintah daerah. "Banyak koordinasi dan sinkronisasi yang harus dilakukan," ujarnya ketika ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (5/3).

Sebelumnya, perbaikan pada fase pertama OSS telah diaplikasikan dengan memindahkan layanan OSS ke Kantor BKPM per 2 Januari 2019. Menurut Thomas, pada fase kedua nanti, kementerian dan lembaga besera pemerintah daerah akan mengawal serta memfasiltiasi proses investasi yang akan masuk.

Dalam Rakornas pekan depan, Thomas menjelaskan, seluruh pemangku kepentingan akan saling berkoordinasi untuk menyelesaikan tantangan dan kendala investasi yang kerap disampaikan pengusaha. Di antaranya membahas sistem perizinan yang lebih terkoneksi dibanding dengan versi sebelumnya. "Nantinya akan lebih memfasilitasi dan harmonisasi," tuturnya.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, penerapan OSS merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Selain itu, pemerintah telah melakukan langkah strategis lain seperti pemberian insentif fiskal dan pelaksanaan pendidikan maupun pelatihan vokasi.

Dengan adanya investasi ini, Airlangga berharap, kinerja ekspor manufaktur Indonesia dapat terbantu. Di antaranya pada sektor otomotif yang menjadi satu dari lima sektor prioritas dalam peta jalan Making Indonesia 4.0. "Industri akan semakin kompetitif," ucapnya.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman menuturkan, mengoptimalkan sistem OSS menjadi upaya penting untuk meningkatkan indeks kemudahan berisnis Indonesia.

Menurut Bank Dunia, Indeks Kemudahan Berbisnis 2018 (Ease of Doing Business Index) menunjukkan bahwa hingga saat ini Indonesia masih berada di peringkat 144 dari 190 negara dalam indikator Memulai Bisnis. Untuk memulai bisnis di Indonesia, dibutuhkan waktu selama kurang lebih 23 hari untuk melewati dan menyelesaikan berbagai tahapan birokrasi yang ada.

Menurut Ilman, pemerintah juga perlu memberikan pendampingan dan supervisi kepada pemerintah daerah dalam penerapan kebijakan OSS tersebut. "Sebab, saat ini pekerjaan rumahnya adalah harmonisasi antara pusat dengan daerah," tuturnya dalam siaran pers yang diterima Republika, beberapa waktu lalu.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA