Monday, 21 Rabiul Awwal 1441 / 18 November 2019

Monday, 21 Rabiul Awwal 1441 / 18 November 2019

Amil Zakat Harusnya Memahami Filosofi Timlo Solo

Selasa 05 Mar 2019 16:13 WIB

Red: Karta Raharja Ucu

Nana Sudiana

Foto:
Siapa pun pengelola utama dalam urusan zakat, mestinya memahami filosofi Timlo

Demam Kaget
Sejak kemarin kita menyaksikan jalannya Rakernas berikutnya yang dianggap akan mendorong zakat untuk bisa tumbuh dan berkembang di Indonesia, bahkan dunia. Rakornas yang direncanakan berlangsung selama tiga hari, 4-6 Maret 2019, dengan diikuti sekitar 650 peserta dari seluruh Indonesia yang terdiri BAZNAS pusat, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota, serta LAZ nasional dan daerah. Tema Rakornas kali ini adalah "Optimalisasi Pengelolaan Zakat untuk Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Menuju Indonesia Pusat Ekonomi Islam Dunia".

Kita doakan semoga Rakornas berlangsung dengan baik dan menghasilkan kebaikan bagi dunia zakat Indonesia. Semoga pula terjadi sinergi berbagai aktor dan pelaku pengelola zakat yang ada di negeri ini.

Saya tidak hadir di Solo, jadi tidak tahu persis kalimat demi kalimat apa yang sebenarnya beliau sampaikan. Sehingga membuat sahabat-sahabat amil yang hadir di sana jadi kaget.

Maklum zaman ini zaman serba kaget, kalau tidak kaget katanya tak ikut trend.

Karena penasaran, saya coba gogling sambil menunggu pesawat saya berangkat dari Semarang menuju Jakarta. Dan ternyata dari sejumlah media yang ada, isinya hampir senada.

Berikut ini salah satunya: "Wakil Presiden Jusuf Kalla menolak usulan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk memperlakukan zakat seperti pajak. Ia menilai zakat tidak bisa diperlakukan seperti pajak karena berbagai sebab. Sebenarnya antara pajak dan zakat tidak bisa dibandingkan apalagi disamakan. Itu agak berlebihan,” kata dia saat memberi sambutan di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Pendapi Gede Balaikota Solo, Senin (4/3)".

Saya terus terang jadi penasaran, ini lebih serius infonya daripada soal saya belum makan timlo yang dijanjikan. Soal zakat ini saya jadi ingin tahu, mengapa Pak JK menyampaikan hal ini. Dan ternyata di bagian akhir tulisan media yang saya baca, ada kelanjutannya.

"Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Baznas menginginkan agar zakat diwajibkan seperti pajak. Kebijakan tersebut kembali diwacanakan sebagai bagian dari penataan desain perzakatan nasional. Dengan diwajibkannya zakat, diperkiakan potensi zakat akan meningkat dari 1,57 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 3,4 persen. Itu berarti untuk tahun 2018, potensi zakatnya meningkat dari Rp 230 triliun menjadi Rp 499 triliun,” kata Ketua Baznas, Bambang Sudibyo.

Oh, ternyata memang ada yang mendorong agar zakat dikelola layaknya pajak, namun Wapres kita entah kenapa menolak wacana ini. Yang lebih bikin kagetnya ternyata penolakan wacana oleh Pak JK disampaikan justru di moment pembukaan acara.

Sebagai orang yang suka bikin acara kumpul-kumpul teman-teman pengelola zakat, tentu saja ini pengalaman kami selama ini sebelum mengundang orang-orang penting yang menjadi kunci kebijakan sekaligus para pimpinan dan pejabat, serta tokoh yang akan diundang hadir, apalagi sebagai pembuka acara, setidaknya kami usahakan dulu bisa bertemu dan berkomunikasi. Terutama untuk memastikan persepsi dan kesamaan cara pandang.

Setidaknya, bila tidak bisa bertemu langsung, minimal kami yakin perspektifnya sama dengan keseluruhan ruh yang akan dibangun dan dihadirkan ditengah spirit peserta yang hadir. Entahlah, untuk acara kemarin, saya tak punya kompetensi untuk memberikan opini apalagi memberikan penilaian.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA