Selasa, 13 Rabiul Akhir 1441 / 10 Desember 2019

Selasa, 13 Rabiul Akhir 1441 / 10 Desember 2019

RI Bebaskan Bea Kurma dan Zaitun Palestina ke Indonesia

Kamis 28 Feb 2019 19:55 WIB

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Esthi Maharani

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita (tengah) berjabat tangan dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al Shun (kiri) usai penandatanganan Nota Kesepahaman terkait pengaturan bea masuk kurma dan minyak zaitun Palestina ke Indonesia di Jakarta, Senin (6/8).

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita (tengah) berjabat tangan dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al Shun (kiri) usai penandatanganan Nota Kesepahaman terkait pengaturan bea masuk kurma dan minyak zaitun Palestina ke Indonesia di Jakarta, Senin (6/8).

Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Kebijakan itu bentuk dukungan politik Indonesia kepada Palestina

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia membebaskan bea masuk impor dua komoditas dari Palestina yakni kurma dan buah zaitun ke Indonesia. Kebijakan itu telah diputuskan Pemerintah diikuti penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) pembebasan dua komoditas dari Palestina.

Hal itu diungkapkan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita usai menghadap Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Kamis (28/2). Turut hadir dalam kesempatan itu, Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman Mohammad Fachir, dan Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al Shun.

"Sehubungan dengan sudah terselesaikannya Permenkeu mengenai bea masuk dua komoditas yang telah kita berikan atas permintaan dari Palestina yakni kurma dan buah zaitun dengan bea masuk 0 persen," kata Enggartiasto di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (28/2).

Menurut Enggar, kebijakan Pemerintah membebaskan bea masuk dua komoditas dari Palestina tersebut sebagai bentuk dukungan politik Indonesia kepada Palestina. Selain itu, Enggan mengatakan kebijakan pembebasan bea masuk komoditas itu juga secara khusus diberikan kepada Palestina, tanpa studi kelayakan atau feasibility study.
Padahal kata Enggar, prosedur perjanjian kerjasama perdagangan seharusnya didahului dengan feasibility study.

"Kalau prosedur yang biasa setiap perjanjian kami bikin dulu, kita membuat telaahan untung ruginya, kalau dengan Palestina tidak, jadi itu komitmen dukungan politik karena kebijakan politik luar negeri ada di Kementerian Luar Negeri," kata Enggar.

Menurutnya, penerbitan Permenkeu pembebasan bea masuk produk Palestina itu bisa segera berlaku. "Dengan demikian secara efektif sudah berlaku, ketentuaan bea masuk 0 persen, itu dengan tata caranya Insya Allah dalam bulan Ramadhan ini kita sudah menikmati kurma dari Palestina," ujar Enggar.

Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman Mohammad Fachir mengatakan, Indonesia juga terbuka untuk menerima produk-produk Palestina di luar kurma dan buah zaitun.

"Insya allah tidak hanya minyak zaitun dan kurma saja. interaksinya juga dengab komoditi lain dan harapannya lebih banyak lagi, apakah pengusaha Palestina yang datang ke Indonesia. atau pengusaha indonesia yang beraksi ke tempat lainnya," kata Fachri.

Hal ini sebagaimana perintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla bahwa Indonesia mendukung penuh Palestina. "Ini salah satu bukti lagi bahwa yang kita lakukan atau Indonesia lakukan, itu tidak dalam hanya bentuk pernyataan atau slogan-slogan, tapi real dalam kegiatan dan dukungan nyata kepada Palestina," katanya.

Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al Shun menyampaikan ucapan terimakasih kepada Pemerintah Indonesia atas dukungan kepada Palestina. Hal ini karena kondisi perpolitikan Palestina yang belun stabil sehingga membuat kehidupan ekonomi rakyat Palestina juga masij sulit.

"Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada presiden RI dan Wapres RI serta rakyat Indonesia atas bantuanya kepada Palestina dari segala hal," ujar Zuhair.

Zuhair memastikan kesiapan masyarakat dan Pemerintah Palestina untuk menyiapkan komoditas kurma dan buah zaitun yang akan diekspor ke Indonesia.

"Sudah ada persiapan persiapan untuk menyambut kerjasama perdagangan ini, baik itu sektor dari pemerintah maupun sektor pribadi dan juga mereka bekerjasama dengan pengusaha pengusaha setempat untuk menyiapkan segala bentuk persiapan yang harus disiapkan," kata Zuhair.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA