Wednesday, 14 Jumadil Akhir 1442 / 27 January 2021

Wednesday, 14 Jumadil Akhir 1442 / 27 January 2021

Pebisnis Khawatirkan Inggris tanpa Kesepakatan Brexit

Rabu 27 Feb 2019 18:01 WIB

Rep: Lintar Satria/ Red: Nur Aini

Perdana Menteri Inggris Theresa May telah menandatangani surat pengaktifan Pasal 50 Uni Eropa pada Selasa (28/3). Hal ini menandakan Inggris telah memulai proses hengkangnya dari Uni Eropa atau dikenal dengan istilah Brexit.

Perdana Menteri Inggris Theresa May telah menandatangani surat pengaktifan Pasal 50 Uni Eropa pada Selasa (28/3). Hal ini menandakan Inggris telah memulai proses hengkangnya dari Uni Eropa atau dikenal dengan istilah Brexit.

Foto: Christopher Furlong/Pool Photo via AP
Tanpa kesepakatan Brexit akan mengancam ekonomi Inggris.

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Ketua salah satu organisasi bisnis terbesar di Inggris mengatakan keputusan Perdana Menteri Theresa May untuk mengizinkan anggota parlemen menunda Brexit menyediakan 'opsi logis'. Pada Selasa lalu, May mengatakan, Parlemen Inggris memiliki kesempatan menunda Brexit.

Kepada BBC, Rabu (27/2), Ketua Konfederasi Industri Inggris Carolyn Fairbairn mengatakan, baik sektor bisnis maupun pemerintah tidak siap meninggalkan Uni Eropa. Pergi dari Uni Eropa dengan tanpa kesepakatan atau no-deal, katanya, juga 'akan menciptakan bencana ekonomi' untuk Inggris.

May mengizinkan Parlemen Inggris memperpanjang tenggat waktu Brexit yang sebelumnya ditentukan pada 29 Maret. Tapi hal itu hanya jika mereka gagal menyetujui kesepakatan perpisahan dengan Uni Eropa yang sudah ia ajukan.

Menteri Brexit Stephen Barclay menolak kemungkinan no-deal sudah tidak ada lagi. Tapi, ia mengatakan kini semuanya tergantung pada Parlemen Inggris.

Sebelumnya, dilaporkan pemerintah Inggris mempublikasikan hasil assesment dampak no-deal terhadap bisnis dan perdagangan. Laporan tersebut mengatakan kemungkinan harga-harga makanan akan naik dan biaya bea cukai untuk bisnis menjadi 13 miliar poundsterling per tahun.

"Ada sedikit bukti bisnis sedang mempersiapkan (no-deal) dengan sungguh-sungguh," kata laporan tersebut, seperti dilansir di BBC.

Pada 15 Januari lalu kesepakatan Brexit May kembali ditolak Parlemen Inggris. Ia mengatakan mereka dapat kembali melakukan pemungutan suara tentang kesepakatan Brexit tersebut pada 12 Maret mendatang dengan atau tanpa perubahan.

Laporan yang diberikan untuk kabinet pemerintahan May mencantumkan salah satu yang paling terdampak adalah pasokan makanan. Laporan tersebut menyebutkan pasokanan makanan Inggris akan mengalami keterlambatan karena 30 persennya berasal dari Uni Eropa.

"(No-deal) akan menyebabkan berkurangnya persediaan dan pilihan produk," kata laporan tersebut.

sumber : AP
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA