Tuesday, 22 Rabiul Awwal 1441 / 19 November 2019

Tuesday, 22 Rabiul Awwal 1441 / 19 November 2019

Dorong Investasi, Filipina Prioritaskan UU Perbankan Islam

Senin 25 Feb 2019 15:11 WIB

Rep: Idealisa Masyrafina/ Red: Nashih Nashrullah

Bisnis keuangan dan perbankan syariah kian berkembang (ilustrasi)

Bisnis keuangan dan perbankan syariah kian berkembang (ilustrasi)

Foto: EPA
Investasi baru sangat diperlukan di Mindanao Utara dan BARMM

REPUBLIKA.CO.ID, MANILA – Undang- Undang Perbankan Islam akan menjadi salah satu prioritas Dewan Perwakilan Rakyat Filipina. Ini dengan harapan agar UU tersebut dapat segera diberlakukan.   

Baca Juga

Perwakilan Distrik Leyte Filipina, Henry Ong, menyatakan harapan bahwa Senat akan mengikutinya ke Dewan Perwakilan Rakyat dalam melewati langkah tersebut, berusaha untuk menyediakan kerangka kerja perbankan Islam di negara itu.

“Untuk meningkatkan perekonomian Daerah Otonomi Bangsamoro di Muslim Mindanao, saya, sebagai salah satu penulis Hukum Organik Bangsamoro dan Ketua Komite DPR tentang Bank dan Perantara Keuangan, menyatakan harapan bahwa undang-undang Perbankan Islam yang diusulkan akan diprioritaskan segera setelah Kongres mengumpulkan kembali pemilihan pasca Mei, ”katanya dalam sebuah pernyataan, dilansir di Manila Bulletin, Senin (25/2).

DPR Filipina menyetujui pembacaan ketiga atas RUU 8281 atau "Undang-Undang yang Menyediakan Peraturan dan Organisasi Bank Islam" pada 20 November 2018. "RUU DPR 8281 sekarang dengan Senat, di mana versi Senat sedang dikonsolidasikan," kata Ong.

Senat belum merilis laporan komite tentang undang-undang yang diusulkan. Perancang RUU di Senat adalah Senator Sherwin Gatchalian dan Paolo Benigno "Bam" Aquino IV. 

Selain dari dukungan anggaran nasional dan hibah asing, kata Ong, investasi baru diperlukan di Mindanao Utara dan BARMM. 

“Memiliki lebih banyak aliran investasi melalui bank syariah dan perluasan inklusi keuangan akan semakin memacu aktivitas ekonomi, ”kata Ong.

Ong menjelaskan, bank-bank Islam juga akan memungkinkan para investor swasta dan pemerintah di Timur Tengah, Asia Tenggara, dan bagian-bagian Afrika untuk terlibat dengan bisnis-bisnis Filipina dengan bank-bank Islam sebagai saluran keuangan, penasihat, dan lembaga penyimpanan/Ketua DPR mengusahakan segera diberlakukannya undang-undang tersebut.

Hal tersebut, antara lain untuk membantu menarik investasi swasta untuk wilayah Bangsamoro dan mempromosikan inklusi keuangan yang lebih besar, terutama bagi populasi Muslim yang kurang terlayani.

"Diundangkannya Undang-Undang Bank Islam akan membuka jalan bagi lebih banyak bank Islam di negara ini ketika Mindanao memulai babak baru dalam sejarahnya sekarang karena Undang-Undang Organik Bangsamoro telah diratifikasi dan Otoritas Transisi Bangsamoro sudah ada," kata Ong. 

 

 

 

 

 

 

 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA