Monday, 30 Jumadil Akhir 1441 / 24 February 2020

Monday, 30 Jumadil Akhir 1441 / 24 February 2020

Pemerintah Pusat-Pemda Diminta Sinergi Tangani Kemiskinan

Jumat 22 Feb 2019 12:17 WIB

Rep: Dadang Kurnia/ Red: Esthi Maharani

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa beraktivitas di ruang kerjanya di kompleks Kantor Gubernur Jatim di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (15/2/2019).

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa beraktivitas di ruang kerjanya di kompleks Kantor Gubernur Jatim di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (15/2/2019).

Foto: Antara/Moch Asim
Melalui sinergi tersebut, pemerintah bisa memiliki data yang akurat soal warga miskin

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berpendapat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bersinergi untuk percepatan penanganan kemiskinan. Diantaranya, menyelaraskan peta dasar pengentasan kemiskinan di daerah dengan intervensi program penanggulangan kemiskinan di berbagai kementerian dan lembaga pusat.

"Jadi kita bangun sinergi dan komunikasi yang lebih fokus, agar energi dari pusat bisa ditarik ke daerah," kata Khofifah dalam Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Hotel Grand Inna Padang, seperti tertulis dalam siaran persnya, Jumat (22/2).

Gubernur perempuan pertama di Jatim itu mengatakan, melalui sinergi tersebut, pemerintah bisa memiliki data yang akurat terkait jumlah masyarakat miskin yang harus ditangani. Pemerintah juga nantinya bisa menyimpulkan cara penanganan yang tepat agar masyarakat lebih sejahtera.

Contohnya, program Kementerian Pertanian menurutnya bisa disinergikan dengan peta penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Jatim. Artinya, pemerintah daerah harus dilibatkan saat pemerintah pusat menyusun peta kebutuhan daerah, seperti rencana induk pengembangan industri.
 
Usulan Khofifah disambut baik oleh Staf Ahli Bidang Infrastruktur Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan) RI, Dedi Nursyamsi. Menurut Dedi, komunikasi dan sinergi yang baik antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota akan berdampak signifikan terhadap suksesnya pembangunan di daerah.

Dedi mencontohkan, salah satu program yang telah dilakukan Kementan adalah program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (Serasi). Program ini dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Selatan dan Sumatera Selatan. Sebelum implimentasi di lapangan, Mentan telah berkomunikasi dengan gubernur, dan diteruskan ke pimpinan dibawahnya.

"Kami sudah melakukan koordinasi dengan gubernur, dan bupati/walikota di provinsi tersebut. Koordinasi tersebut dihasilkan data yang akurat dan cocok antara pemerintah pusat dengan Pemda, serta diperkuat dengan verifikasi langsung di lapangan," ujar Dedi.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA