REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menanggapi kasus pengeroyokan santri yang terjadi di Pondok Pesantren Nurul Ikhlas di Nagari Balai Gadang Koto Laweh, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat. Ia menegaskan, hukuman harus diberikan kepada yang melakukan pelanggaran.
Ia menegaskan, sanksi harus tetap diberikan namun tetap memperhatikan pendidikan anak yang melakukan pelanggaran. Menurut dia, tidak ada pelanggaran yang tidak dikenai sanksi, sebaliknya tidak ada prestasi tanpa penghargaan.
"Namanya diproses hukum kan tidak berarti anak itu dihukum, dan saya selalu mengimbau bahwa bagaimanapun nakalnya, anak itu tetap harus dibentuk. Dia masih punya masa depan panjang sehingga segala bentuk hukuman dalam kenakalan anak supaya tetap dalam koridor pendidikan," kata Muhadjir pada awak media, di Bandung, Kamis (21/2).
Ia mengakui cukup sulit mengontrol seluruh sekolah sesuai dengan tujuan pendidikan di Indonesia. Saat ini, Indonesia memiliki jumlah siswa yang sangat banyak yakni sekitar 45 juta siswa. Menurut Muhadjir, perlu strategi yang baik untuk mengontrol seluruhnya.
"Sehingga untuk mengontrol semua sekolah sesuai dengan keinginan tujuan pendidikan di Indonesia, itu pasti tidak semuanya bisa dikontrol dengan baik. Harus kita akui itu terutama sekolah swasta," kata Muhadjir menjelaskan.
Ia pun meminta agar semua sekolah menekankan pendidikan karakter agar peristiwa semacam ini dapat diminimalisasi atau dihapuskan. "Semua sekolah wajib menerapkan pendidikan karakter agar karkakter anak didik kuta bisa terbentuk sesuia dengan yang diharapakan," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
