Senin, 25 Jumadil Awwal 1441 / 20 Januari 2020

Senin, 25 Jumadil Awwal 1441 / 20 Januari 2020

Strategi Membangun SDM Berkualitas

Sabtu 09 Feb 2019 07:38 WIB

Red: Karta Raharja Ucu

Edy Sutriono  ASN Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov.Kepri, Kemenkeu RI

Edy Sutriono ASN Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov.Kepri, Kemenkeu RI

Foto: dok. Pribadi
Pendidikan dan kesehatan harus diarahkan mempengaruhi kualitas modal SDM

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Edy Sutriono*

Akumulasi modal sumber daya manusia (SDM) menurut Todaro merupakan salah satu faktor utama  yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, di samping faktor akumulasi modal investasi fisik, penduduk/angkatan kerja, dan pemanfaatan kemajuan teknologi.

Dalam teori pertumbuhan ekonomi modern, mutu akumulasi modal SDM tersebut akan tercermin dari tingkat produktivitas tenaga kerja. Selanjutnya dalam konteks membangun SDM, pengeluaran pemerintah sangat diperlukan untuk meningkatkan mutu modal manusia melalui belanja di bidang pendidikan dan kesehatan.

Mengapa pemerintah? Karena pendidikan dan kesehatan merupakan barang publik (public goods). Investasi pemerintah untuk barang publik ini menentukan pencapaian indikator pembangunan manusia. Alasan lain perlunya campur tangan pemerintah, karena mekanisme pasar tidak dapat menjamin dalam distribusi pendidikan dan fasilitas kesehatan secara merata bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin atau di daerah perdesaan serta di sisi lain perlunya perhatian terhadap aspek-aspek sosial dari pembangunan.

Menurut UNDP (1996) ukuran alokasi pengeluaran pemerintah (APBN/APBD) yang berdampak terhadap peningkatan pembangunan manusia ditentukan rasio pengeluaran pemerintah terhadap total PDB/PDRB, rasio pengeluaran pemerintah untuk peningkatan pembangunan manusia terhadap total pengeluaran pemerintah, dan rasio pengeluaran prioritas yang langsung berkaitan dengan kebutuhan peningkatan pembangunan manusia, terhadap total pengeluaran pemerintah untuk peningkatan pembangunan manusia.

Menilik APBN 2019, porsi anggaran pendidikan tetap dijaga pada angka 20 persen yakni sebesar Rp 492,5 triliun. Belanja pendidikan tersebut dialokasikan melalui belanja kementerian negara/lembaga sebesar Rp 163,1 triliun, melalui APBD dengan transfer ke daerah sebesar Rp 308,4 triliun dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 21 triliun. Target capaian indikator IPM 71,98; Angka Partisipiasi Masyarakat (APM) untuk SMP sebesar 82,02 dan APM SMA sebesar 67,48. Program dilaksanakan antara lain dengan Indonesia Pintar, Beasiswa Bidik Misi, pembangunan dan rehab ruang kelas, Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan tunjangan profesi guru PNS.

Selanjutnya untuk bidang kesehatan belanja diperkuat dalam rangka perluasan program percepatan penanganan stunting melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif pada 160 kabupaten/kota dengan target penurunan stunting menjadi 24,8 persen. Peningkatan anggaran dari tahun ke tahun mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia. 

IPM disusun dengan menggunakan tiga dimensi. Yakni dimensi kesehatan yang diukur dengan indikator umur harapan hidup, dimensi pendidikan yang diukur dengan harapan lama sekolah dan rerata lama sekolah, dan dimensi hidup layak yang didekati dengan pengeluaran perkapita yang disesuaikan.

Tantangannya adalah pengeluaran pemerintah yang meningkat untuk pembangunan manusia dan telah mampu meningkatkan IPM tersebut, belum sepenuhnya diikuti sebaliknya yaitu mutu modal SDM yang mampu mengakselerasi secara cepat sektor-sektor pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun di setiap daerah. Idealnya peningkatan pengeluaran pemerintah diikuti peningkatan IPM dan pertumbuhan ekonomi dalam  tingkat yang hampir sama.

Karena itu sangat relevan apabila APBN 2019 kemudian difokuskan pembangunan SDM untuk mendorong investasi dan daya saing. Fokus belanja untuk pembangunan SDM guna meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan vokasi, tenaga pendidik yang adaptif dan responsif, pemerataan akses layanan kesehatan.

Selain itu penajaman pendidikan untuk peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan vokasi melalui standardisasi mekanisme link and match antara pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri. Vokasi kurikulum pendidikan vokasi disesuaikan sesuai kebutuhan industri dan teknologi, peningkatan kompetensi pendidik vokasi, pilot project learning factory berbasis industri 4.O.

Pendidikan dan kesehatan harus diarahkan mempengaruhi kualitas modal SDM yang produktif, efisien, memiliki kemampuan daya serap terhadap perkembangan metode atau teknologi saat ini, memiliki keterampilan dan pengetahuan, inovatif, kreatif, jiwa kewirausahaan dengan mempromosikan sikap yang bertanggung jawab, kemampuan organisasional, berani mengambil resiko serta mampu menciptakan konsep perencanaan yang berorientasi jangka panjang. Pembangunan SDM mampu menghasilkan SDM berupa generasi milenial dengan kemampuan yang baik dalam mengatasi tekanan perubahan teknologi yang berlangsung cepat, dan memanfaatkannya untuk berbagai aktivitas ekonomi yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Bagaimana dengan APBD? APBD sudah seharusnya menyelaraskan kebijakan pendidikan dan kesehatan dengan APBN dengan program dan kegiatannya. Hal ini mengingat sebagian pembiayaan APBD berasal dari transfer ke daerah.

Harapannya alokasi pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan IPM masing-masing daerah dan berdampak sebaliknya, menghasilkan SDM yang mampu menjawab tantangan dan memiliki mutu yang berkontribusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Membangun SDM untuk menghasilkan SDM yang dapat membangun.

-- Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja

*) Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA