REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah berencana membentuk bentuk badan riset nasional. Demi efisiensi anggaran riset dan menekan tumpang tindih riset, pemerintah berencana untuk mengintegrasikan lembaga riset yang sudah ada ke dalam suatu badan riset nasional tersebut.
Kendati demikian, menurut Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir keputusan untuk mengintegrasikan lembaga riset belum final. Karena, hingga kini dari segi kelembagaan, pihaknya masih mengkaji dan mengkoordinasikannya.
“Masalah kelembagaan masih dikaji apakah akan menjadi kelembagaan satu, atau lembaga seperti ada koordinatornya atau langsung pengendali terhadap ini,” kata Nasir di Gedung Kemenristekdikti Jakarta, Selasa (5/2).
Nasir mengatakan, selama ini Kemenristekdikti hanya mengkoordinasi riset saja tetapi tidak bisa mengendalikan. Akibatnya, riset antar lembaga penelitian, antar kementerian, antar perguruan tinggi kerap tumpang tindih.
Karena itu setelah ada pengintegrasian lembaga riset dia berharap dana riset akan lebih efektif. Terlebih, kata Nasir, badan riset tersebut akan mengacu pada permintaan dan kebutuhan dari masing-masing industri.
“Maka itu kami harus menyinkronkan bagaimana agar riset antar litbang, kementerian, kampus harus sinergi sehingga ke depan lebih efektif agar kena sasarannya,” tegas Nasir.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan membentuk sebuah badan riset nasional. Tujuan dibentuknya badan riset ini salah satunya untuk menampung ide-ide dan gagasan kaum muda milenial yang kreatif dan inovatif.
"Ke depan perlu namanya badan riset nasional. Konsolidasi dengan baik. Pemikiran tadi bisa kita tampung. Bisa kita realisasi," kata Joko Widodo setelah acara Peresmian Pembukaan Green Fest Tahun 2019 di Cendrawasih Room, Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (31/1).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
