REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhajdir Effendy memastikan, semua anak warga Negara Indonesia usia sekolah akan mendapatkan hak pendidikan yang sama baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Sebab, kata dia, pendidikan merupakan hak dasar manusia.
“Semua orang dan semua anak Indonesia punya hak pendidikan yang sama sehingga Pemerintah RI harus memberikan itu kepada semua anak Indonesia meskipun berada di luar negeri,” kata Muhadjir, Ahad (3/2).
Menurut Muhadjir, pemenuhan pendidikan bagi anak-anak Indonesia di luar negeri misalnya di wilayah Sabah, Malaysia masih mengalami sejumlah hambatan. Pada tataran kebijakan, terdapat larangan bagi anak-anak pekerja asing untuk mengikuti kegiatan belajar di Sekolah Kebangsaan Malaysia.
Akibatnya, sekolah-sekolah swasta menjadi alternatif terakhir dengan biaya pendidikan yang semakin tidak terjangkau bagi para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang hendak menyekolahkan anak-anaknya.
“Untuk itu, pemerintah mendirikan CLC di ladang-ladang kelapa sawit ini sebagai upaya pemerintah Indonesia untuk memaksimalkan pelayanan pendidikan di Sabah, Malaysia,” kata dia.
Namun, pemenuhan pendidikan melalui Community Learning Centre (CLC) ini hanya menyediakan hingga jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sehingga untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, siswa di CLC harus menempuh pendidikan di Indonesia.
Melalui program gerakan Sabah Bridge, salah satu gerakan sosial non-profit yang diinisiasi oleh para pendidik utusan kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), kata dia, lulusan CLC dapat difasilitasi untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMA atau SMK di Indonesia. Bekerjasama dengan sekolah mitra setingkat SMA/SMK yang berada di indonesia, Program Sabah Bridge memberikan beasiswa baik dari yayasan maupun dari beasiswa repatriasi yaitu beasiswa untuk melanjutkan pendidikanya di Indonesia.
Tahun 2019 Kemendikbud akan membuka beasiswa repratiasi untuk 500 orang anak lulusan CLC agar melanjutkan pendidikan di Indonesia. Jumlah ini cukup signifikan dibandingkan tahun 2018, yang hanya berjumlah 100 orang anak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
