Tuesday, 9 Rabiul Akhir 1442 / 24 November 2020

Tuesday, 9 Rabiul Akhir 1442 / 24 November 2020

Selain Transportasi, Permukiman Jabodetabek Harus Terkonsep

Senin 28 Jan 2019 14:53 WIB

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Friska Yolanda

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memimpin rapat untuk membahas sistem transportasi Jabodetabek, Senin (28/1) di Kantor Wakil  Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (28/1).

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memimpin rapat untuk membahas sistem transportasi Jabodetabek, Senin (28/1) di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (28/1).

Foto: Republika/Fauziah Mursid
Masih ada daerah yang kontras satu sama lain padahal masih di lingkungan yang sama.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut pembangunan permukiman di wilayah Jabodetabek harus terkonsep dan saling terhubung. JK menekankan perlunya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masing-masing daerah di Jabodetabek.

Hal itu disampaikan JK usai rapat koordinasi terkait sistem transportasi Jabodetabek di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (28/1). "Bukan hanya transportasinya harus diselesaikan, rencana kota seperti pemukiman, dimana daerah yang harus dikembangkan dan juga hubungan dengan kota-kota lain, supaya terkonsep dan terintegrasi masing-masing," ujar JK.

JK menyoroti masih adanya daerah kumuh di Jabodetabek, terutama DKI Jakarta. Bahkan, menurutnya, ada perbedaan yang kontras dalam satu wilayah yang sama.

"Karena kalau kita lihat Jalan Thamrin, ini tidak berbeda seperti Singapura, tapi begitu di belakang Jalan Thamrin, atau tanjung priok, itu sama seperti Kalkuta, Bangladesh, Manila, kumuh," ujar JK.

Karena itu, saat ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah untuk menata kawasan kumuh di wilayahnya masing-masing. Dalam rapat koordinasi hari ini, JK juga meminta kepala daerah untuk segera menyelesaikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Baca juga, JK: Jalan MH Thamrin Seperti Singapura dan Bangladesh

"Seminggu lapor saya, sebulan lapor lagi, liat prinsip pokoknya dulu, di mana menyambungnya itu, khususnya DKI sebenarnya karena DKI yang paling besar," ujar JK.

Sebab, menurut JK, seperti halnya pengintegrasian moda transportasi, penataan kawasan kumuh juga harus selesai dalam 10 tahun. Kalau perlu, penataan pemukiman di Jabodetabek bisa mengikuti falsafah dasar dimana masyarakat kurang mampu tinggal di dekat kerja. Sementara, masyarakat mampu tinggal di luar kota.

"Kalau yang mampu punya mobil, punya apa-apa, jauh dari tempat kerjanya tidak apa-apa. Tapi kalau yang tidak mampu gajinya hanya Rp 3 juta, habis sama transport, Rp 500 ribu per bulan, juga, dia tidak bisa keluar dari kemiskinan," kata JK.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memimpin rapat untuk membahas sistem transportasi Jabodetabek, Senin (28/1). Sejumlah menteri yang hadir dalam rapat tersebut antara lain Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Sekretaris Kabinet  Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Rini Sumarno, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution.

Sementara dari kepala daerah yang hadir antara lain Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Walikota Bogor Bima Arya, Bupati Bogor Ade Yasin, Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi, Bupati Tangerang, Walikota Bekasi, Walikota Depok dan lainnya. Rapat berlangsung tertutup dan hingga saat ini masih berlangsung.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA