Di tengah situasi ini, pada awal Januari muncul Tan Malaka. Tan Malaka yang dikenal sebagai Bapak Republik, karena menulis konsep republik bagi Indonesia sejak 1920-an, memandang elite politik dan jalan diplomasi yang dilakukan pemerintah terlalu lemah. Indonesia butuh oposisi yang kuat. Untuk itu, Tan Malaka menggandeng berbagai partai politik dan kelompok politik mendirikan Persatuan Perjuangan sebagai kekuatan politik baru di luar pemerintahan. Pada tahap awal, cara ini berhasil. Di kongres awal, Persatuan Perjuangan menuntut syarat minimum kemerdekaan. Syarat ini, menurut Tan, yang kurang disadari oleh elite politik yang sibuk berdiplomasi dengan Belanda saat itu.
Syarat minimum kemerdekaan itu, misalnya, pengakuan merdeka 100 persen, membentuk pemerintahan rakyat, membentuk tentara rakyat, melucuti tentara Jepang, mengurus tawanan bangsa Eropa, menyita perkebunan musuh, dan menyita pabrik musuh untuk dikelola sendiri.
Tan menegaskan, kemerdekaan 100 persen adalah mutlak. Sesudah musuh meninggalkan Indonesia barulah diplomasi dimungkinkan. Jangan berdiplomasi dulu sebelum musuh keluar. "Selama masih ada satu orang musuh di Tanah Air, satu kapal musuh di pantai, kita harus tetap lawan!" kata Tan, tegas, dalam pertemuan Persatuan Perjuangan yang pertama di Purwokerto, Januari 1946. Pak Dirman hadir di sana.
Setelah pidato Tan, disebutkan Jenderal Soedirman berpidato dengan arah yang kurang lebih sama dengan garis Tan Malaka. Dengan garang, Soedirman mengatakan, "Lebih baik diatom (dibom atom--Red) daripada merdeka kurang dari 100 persen." Sikap Soedirman dan militer terhadap lambannya diplomasi pemerintah terlihat dari pidato tersebut. Militer menginginkan Bung Karno, Bung Hatta, dan Syahrir lebih tegas dan lugas lagi terhadap Belanda.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
