REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Dibandingkan negara-negara Asia Tenggara saja posisi daya saing inovasi Indonesia terbilang masih rendah. Karenanya, ada tugas berat yang secara tidak langsung diemban lulusan-lulusan perguruan tinggi.
"Peringkat 87 dari 127 negara-negara yang dinilai, jauh di bawah Malaysia dan Thailand, bahkan," kata Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL-Dikti) V, Bambang Supriyadi, di wisuda 69 Universitas Amikom Yogyakarta, Sabtu (26/1).
Ia menekankan, fakta itu harus menjadi perhatian penting lulusan perguruan tinggi. Sebab, seharusnya, dengan lulusan yang begitu banyak, daya saing yang ada dapat ditingkatkan.
Untuk memperbaiki itu, ia berpendapat, perlu ditingkatkan lagi kemampuan dalam teknologi informasi dan teknologi digital. Terlebih, itu merupakan dasar terbentuknya revolusi industri 4.0.
Bambang mengingatkan, revolusi industri yang sudah ada di depan mata, akan membuat banyak jenis pekerjaan manusia tergantikan. Pegawai pintu tol misal, kini mulai menghilang karena dapat dijalankan mesin.
Dari sana, ia merasa, para lulusan perguruan tinggi sudah harus memikirkan bagaimana menciptakan hal-hal baru. Itu dirasa dapat menjadi modal penting Indonesia agar tidak kaget ketika revolusi industri benar-benar berjalan.
"Dan, dibandingkan revolusi industri pertama yang menggantikan manusia dengan mesin, revolusi industri 4.0 ini kecepatannya diperkirakan lebih cepat," ujar Bambang.
Senada, Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Kunjung Masehat mengingatkan, kelulusan perguruan tinggi dan vokasional hari ini tidak boleh cuma berbekal ijazah. Harus ada nilai tambah lain.
Bentuknya, bisa berupa sertifikat kompetensi yang dikeluarkan perguruan tinggi tersebut. Dari sana, Kunjung berpendapat, perusahaan akan melihat seperti apa kompetensi yang dimiliki seseorang.
Bagi Kunjung, itu menjadi tantangan terdekat yang harus dijawab para lulusan perguruan tinggi. Terlebih, dari angkatan kerja yang hari ini berjumlah 123 juta, masih ada sekitar 7,1 persen penganggur.
Uniknya, dari 7,1 persen angka pengangguran di Indonesia itu, jenis yang terbanyak berasal dari sekolah kejuruan. Unik, lantaran mereka biasanya justru telah memiliki kompetensi khusus.
Untuk itu, ia berharap, perguruan-perguruan tinggi di Indonesia mulai menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri. Menurut Kunjung, itu sekaligus menjadi pengakuan dua arah yang dampaknya akan dirasakan lulusan.
"Sehingga, wisudawan tidak lagi memiliki nilai tambah dari tatanan domestik tapi internasional," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
