Jumat, 25 Rabiul Awwal 1441 / 22 November 2019

Jumat, 25 Rabiul Awwal 1441 / 22 November 2019

Menkeu Resmikan Proyek Jembatan yang Didanai Sukuk

Jumat 11 Jan 2019 12:01 WIB

Rep: Ahmad Fikri Noor/ Red: Nidia Zuraya

Sukuk negara

Sukuk negara

Foto: Tim Infografis Republika.co.id
Proyek jembatan ini didanai dari sukuk dengan anggaran lebih dari Rp 123 miliar

REPUBLIKA.CO.ID, SAUMLAKI – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meresmikan proyek pembangunan infrastruktur yang dibiayai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara . Proyek tersebut adalah Jembatan Leta Ora Ralan di Saumlaki, Maluku Tenggara Barat.

Jembatan yang dulunya bernama Wear Arafura tersebut memiliki panjang 323 meter, dibangun dengan skema kontrak multiyears tahun anggaran 2016-2018 dengan anggaran lebih dari Rp 123 miliar. Jembatan ini merupakan prasarana penghubung antara Pulau Yamdena dan Pulau Larat.

“Infrastruktur ini penting bagi masyarakat agar mereka mampu mendapat akses perekonomian yang lebih baik lagi,” ujar Menkeu melalui siaran pers yang diterima Republika, Jumat (11/1).

Tujuan pembangunan jembatan tersebut adalah untuk mobilisasi barang dan jasa seperti hasil pertanian, peternakan dan perkebunan. Pasokan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan dari Pulau Larat ke Yamdena semakin lancar dan dapat menekan biaya logistik, serta mendorong peningkatan aktivitas ekonomi.

Selain itu, jembatan yang terhubung dengan jalan nasional ini akan mempermudah akses untuk menjangkau daerah pariwisata di Pulau Yamdena yakni Saumlaki dan pelabuhan di Pulau Larat. Manfaat lainnya, warga tidak perlu lagi menyeberang dengan kapal berbayar sehingga dapat menghemat biaya.

Di sisi lain, Menkeu mengatakan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) masih memiliki anggaran sebesar Rp 880 miliar untuk keperluan alokasi umum, alokasi khusus, dan Dana Desa. Menurutnya, masih banyak desa tertinggal di Kabupaten MTB yang perlu memanfaatkan Dana Desa.

“Kami berharap, desa tertinggal akan mendapat anggaran lebih banyak dan dukungan dari Bapak Camat dan Bupati dalam memanfaatkan Dana Desa yang telah diberikan oleh Pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Menkeu menekankan, komitmen dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  (PUPR) adalah untuk menyebarkan infrastruktur di seluruh tanah air. “Kita akan menggunakan instrumen fiskal untuk sungguh-sungguh membangun daerah kepulauan yang masih membutuhkan perhatian secara cepat,” kata Sri.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA