REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi X DPR RI Reni Marlinawati mengatakan data mengenai rendahnya literasi harus direspons pemerintah dan pihak terkait untuk membuat terobosan out of the box. Terobosan diperlukan guna meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia.
Ia mengatakan literasi atau pengetahuan/kemampuan terkait bahasa dan membaca bisa menjadi daya pertahanan bagi bangsa berkenaan maraknya kabar bohong atau hoaks. Namun, tingkat kemampuan/pengetahuan literasi masyarakat Indonesia masih sangat rendah.
Reni menyatakan prihatin terhadap rendahnya tingkat literasi masyarakat di Indonesia. Merujuk data "Programme for International Student Assessment" (PISA), Indonesia berada di peringkat 64 dari 72 negara yang rutin membaca. Sedangkan menurut data "The World Most Literate Nation Study", Indonesia berada di peringkat 60 dari 61 negara.
Salah satu yang bisa dilakukan, misalnya, mendorong pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap buku tidak hanya pada buku ajar saja, tetap jenis buku lainnya. Hal ini mengingat literasi juga menjadi daya pertahanan bagi bangsa ini atas maraknya hoaks.
Pada bagian lain, dia mengemukakan, rencana pemerintah untuk kembali memasukkan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) perlu segera direalisasikan pada tahun ajaran baru 2019/2020. "Hanya saja, pemerintah harus memodifikasi PMP agar tak menjadi mata pelajaran yang sifatnya komplementer, indoktrinasi dan menjenuhkan bagi anak didik," katanya dalam Proyeksi Awal Tahun 2019 yang disiarkan Antara di Jakarta, Ahad (6/1).
Menurut dia, PMP harus menjadi benteng ideologi bangsa sejak dini bagi anak didik dengan mengemas sesuai dengan usia anak didik yang berkarakter millennial ini. Penguatan pendidikan karakter anak didik melalui Perpres 87/2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter harus semakin dikuatkan dalam implementasi di lapangan.
Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah baik pemprov dan pemkab/pemkot harus membuat peta jalan (road map) atas pelaksanaan perpres tersebut. Tantangan penguatan karakter terhadap anak didik semakin urgen di tengah perkembangan era digital yang semakin massif ini. "Pelaksanaan Perpres 87/2017 tampak belum maksimal di lapangan," katanya.
Terkait tenaga guru, khususnya guru honorer, dia mengemukakan, persoalan tenaga guru honorer diharapkan dapat tuntas dengan penerbitan PP Nomor 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagai landasan yuridis untuk menyelesaikan persoalan tenaga pendidik yang belum berstatus PNS.
Harapannya, tahun 2019 tak ada lagi persoalan yang muncul dari guru honorer. Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan jumlah guru honorer se-Indonesia sebanyak 1,5 juta orang yang terdiri atas guru bukan PNS di sekolah negeri 735 ribu dan guru bukan PNS di sekolah swasta 790 ribu.
Sedangkan mengenai keberadaan dana abadi riset yang mulai dialokasikan pada tahun 2019 sebanyak Rp 1 triliun diharapkan dapat menstimulus peningkatan geliat riset di Indonesia. Riset harus diintegrasikan pada semangat (spirit) pengembangan SDM dalam negeri dan kebutuhan dalam negeri seperti penguatan ekonomi kreatif.
"Politik anggaran dana riset ini sebagai langkah nyata penguatan SDM Indonesia sebagaimana komitmen Presiden Jokowi," kata politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
