REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan, konten pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di daerah terdampak bencana akan dibedakan dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Artinya, materi ujian akan disesuaikan dengan pelajaran yang sudah didapat sebelum bencana melanda.
"Adapun untuk anak yang berpindah ke daerah lain (eksodus) saat ini sedang dilakukan pendataan oleh sekolah. Siswa itu sekolah dari mana dan belajarnya sampai mana," kata Kepala Badan Pengembangan dan Penelitian Kemendikbud Totok Suprayitno dalam taklimat media kilasan kinerja 2018 Kemendikbud di Jakarta, Kamis (27/12).
Totok menyampaikan, terkait media pelaksanaan UN juga akan bersifat kondisional. Jika di daerah terdampak bencana masih tersedia komputer dan jaringan maka Ujian Nasional akan digelar Berbasis Komputer (UNBK). Namun, jika tidak memungkinkan maka Ujian Nasional menggunakan kertas dan pensil (UNKP).
"Tapi meskipun menggunakan UNKP, tapi teknisnya akan seperti UNBK yang mana soalnya antara satu siswa dengan siswa lainnya akan berbeda. Tapi itu kondisional juga, kita lihat jumlah siswanya banyak atau tidak," kata dia.
Sebelumnya, Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Bambang Suryadi menyampaikan, waktu pelaksanaan UN 2019 akan bergeser ke depan dibandingkan tahun 2018. Ujian nasional pada 2018 akan dimulai pada April, sedangkan UN 2019 dimulai pada Maret. Dia berdalih, pergeseran tersebut karena menyesuaikan waktu puasa Ramadhan yang diproyeksikan mulai 5 Mei 2019.
Ujian Nasional SMK/MAK 2019, kata Bambang, akan dilaksanakan pada 25-28 Maret 2019, sedangkan UN SMA/MA pada 1,2, 4, dan 8 April 2019. Ujian nasional Program Paket C/Ulya pada 12-16 April 2019.
"Kalau UN SMP/MTs pada tanggal 22-25 April 2019, sedangkan UN Program Paket B/Wustha pada tanggal 10-13 Mei 2019," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
