Tuesday, 22 Rabiul Awwal 1441 / 19 November 2019

Tuesday, 22 Rabiul Awwal 1441 / 19 November 2019

Jokowi Minta Belanja APBN Fokus Program Prioritas

Selasa 11 Dec 2018 13:22 WIB

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Muhammad Hafil

Target Pembangunan di RAPBN 2019

Target Pembangunan di RAPBN 2019

Presiden ingatkan APBN jangan dihabiskan untuk belanja birokrasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa 2019 kepada kementerian/lembaga dan kepala daerah di Istana Negara, Jakarta, Selasa (11/12). Presiden pun mengingatkan agar penggunaan anggaran harus fokus sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Saya juga perlu kembali menegaskan bahwa kita harus fokus dalam belanja APBN, harus fokus, harus fokus. Jangan sampai APBN kita menguap begitu saja tanpa hasil," kata Jokowi.

Ia juga meminta agar pemanfaatan dana anggaran tersebut harus sesuai dengan program yang diprioritaskan di masing-masing daerah. Anggaran 2019 tersebut, kata dia, juga harus difokuskan untuk pembangunan SDM, peningkatan daya saing, memperkuat ekspor dan investasi, serta memperkuat nilai uang.

"Jangan habis untuk rutinitas, untuk belanja birokrasi, untuk belanja operasional tapi lupa kita mengukur dampaknya bagi kemanfaatan rakyat, kemanfaatan untuk masyarakat," ucapnya.

Lebih lanjut, Presiden mengatakan volume APBN 2019 dari sisi pendapatan meningkat hingga 13,7 persen dari Rp 1.903 triliun pada 2018 menjadi Rp 2.165,1 triliun pada 2019. Pemerintah pun perlu bekerja keras untuk mencapai target penerimaan baik dari sisi perpajakan maupun bukan pajak.

"Namun dengan tetap menjaga iklim usaha, menjaga dunia usaha serta melanjutkan insentif-insentif untuk kegiatan-kegiatan usaha dan investasi," kata dia.

Sedangkan di sisi belanja, volume APBN tahun 2019 disebutnya semakin besar hingga mencapai Rp 2.461,1 triliun atau naik 11 persen dari volume belanja di tahun 2018 sebesar Rp 2.217,2 triliun.

DIPA dari APBN 2019 yang diserahkan Presiden Jokowi kepada kementerian dan lembaga mencapai Rp 855,4 triliun. Sedangkan dana transfer ke daerah yang diserahkan ke kepala daerah sebesar Rp 826,7 triliun.

"Tentunya pemerintah harus menggunakan alokasi tersebut dengan baik, dengan akuntabel, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembanguna," kata Jokowi.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA