Rabu, 14 Rabiul Akhir 1441 / 11 Desember 2019

Rabu, 14 Rabiul Akhir 1441 / 11 Desember 2019

Pihak Oso Surati Bawaslu Terkait Sikap KPU

Sabtu 08 Des 2018 04:01 WIB

Rep: Ronggo Astungkoro/ Red: Andi Nur Aminah

Ketua KPU Arief Budiman (kanan) saat menerima Penasehat Hukum Oesman Sapta Odang, Gugum Ridho Putra (tengah) dan Dodi Abdul Kadir, terkait status pencalonan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu 2019 (ilustrasi)

Ketua KPU Arief Budiman (kanan) saat menerima Penasehat Hukum Oesman Sapta Odang, Gugum Ridho Putra (tengah) dan Dodi Abdul Kadir, terkait status pencalonan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu 2019 (ilustrasi)

Foto: Republika/ Wihdan
Surat itu berisi permohonan agar Bawaslu merintahkan KPU melaksanakan putusan PTUN.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pihak Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (Oso), meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk perintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Permintaan tersebut dilayangkan karena KPU tak kunjung melaksanakan putusan Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT tersebut.

"Selaku kuasa hukum Oso, kami telah menyampaikan Surat No 096/TUN-YIM/I&I/XII/18 kepada Bawaslu RI," ujar kuasa hukum Oso, Gugum Ridho Putra, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (7/12).

Surat tersebut terkait dengan permohonan agar Bawaslu merintahkan KPU melaksanakan putusan PTUN Jakarta No 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT tanggal 14 November 2018. Surat tersebut diajukan sebagai tanggapan atas sikap KPU yang tidak kunjung melaksanakan Putusan PTUN Jakarta.

"Padahal ketentuan UU Nomor 7/2017 dan Perma Nomor 5/2017 mewajibkan KPU menjalankan putusan itu maksimal tiga hari setelah dibacakan," kata dia.

Menurut Ridho, satu di antara tugas pengawasan yang dimiliki Bawaslu adalah mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu. Karena itu, ia menilai, Bawaslu adalah lembaga yang diberi wewenang untuk mengawasi pelaksanaan putusan itu. "Sehingga Bawaslu wajib memastikan KPU untuk sesegera mungkin menjalankan putusan tersebut," jelas dia.

 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA