REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Sekolah-sekolah di Sumatra Barat, khususnya di kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan laut, diminta membentuk kelompok siaga bencana (KSB). Melalui kelompok ini, diharapkan pendidikan mitigasi bencana bisa disalurkan secara lebih terstruktur. Sumatra Barat memang terletak di zona dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi, termasuk bencana gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor.
Wakil Gubernur Sumatra Barat Nasrul Abit meminta seluruh kepala sekolah mulai merintis standar operasi dan prosedur (SOP) terkait evakuasi pascabencana. Nasrul sadar, tinggal di atas wilayah rawan bencana memaksa warganya untuk bisa hidup berdampingan dengan ancaman bencana. Bila bencana alam tak dapat dihindarkan, seperti gempa bumi dan tsunami, Nasrul berharap jumlah korban bisa ditekan dengan pengetahuan mitigasi dan evakuasi.
"Kami harap kepala sekolah buat SOP kebencanaan. Karena daerah kita rawan bencana. Bu Guru dan Pak Guru juga harus memiliki standar. Agar murid-murid kita siap menghadapi bencana. Upaya mitigasi ini untuk mencegah banyaknya jumlah korban," kata Nasrul usai Sosialisi Penerapan Sekolah/Madrasah Aman Bencana (SMAB) Provinsi Sumbar di Padang, Selasa (4/12).
Pemerintah Provinsi Sumbar sendiri sudah pernah menerbitkan Surat Edaran Gubernur pada 1 Oktober 2018 lalu, yang isinya dorongan kepada seluruh instansi untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana. Menyusul surat edaran tersebut, pemerintah saat ini mengoptimalkan sosialisasi melalui sekolah-sekolah. Nasrul melihat, sekolah menjadi sasaran utama karena anak-anak memiliki peran promosi yang besar bagi lingkungannya, termasuk orang tuanya sendiri di rumah.
"Maka dari itu masyarakat perlu diedukasi agar bisa waspada dan tanggap darurat ketika terjadi bencana," katanya.
Wagub juga mendesak Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) untuk meningkatkan sosialisasi mengenai langkah evakuasi. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang panik ketika bencana, khususnya gempa bumi, terjadi. Padahal kepanikan justru bisa memperbanyak jatuhnya korban.
"BPBD saya minta sosialisasikan langkah evakuasi. Ini penting sebagai upaya meminimalisir jatuhnya korban jiwa," katanya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sumbar Erman Rahman menegaskan akan menjalankan fungsi institusinya terkait sosialisasi. Menurutnya, sosialisasi dilakukan bukan sekadar memberi rasa takut namun lebih kepada pengetahuan agar siap menghadapi bencana. Catatan BPBD Sumatra Barat, saat ini sudah ada 4.000 Kelompok Siaga Bencana di Sumatra Barat. Namun belum seluruh sekolah di Sumbar sudah memiliki KSB.
"Jangan seolah memberi kabar yang mengarah menakut-nakuti tetapi harus menghadapi bencana dengan selalu waspada. Di samping itu guru-guru yang dilatih bisa mengaplikasikannya kepada guru yang lain," harapnya.
Sosialisasi Sekolah/Madrasah Aman Bencana (SMAB) kali ini dibagi dalam dua tahap. Tahap kedua ini diikuti oleh 120 perwakilan sekolah dari 10 kabupaten/kota. Daerah prioritas pembentukan Kelompok Siaga Bencana meliputi 10 kabupaten/kota di pesisir barat yakni Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Pesisir Selatan. Selain itu, 3 daerah lainnya adalah Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Solok, dan Kota Solok.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
