Sunday, 8 Syawwal 1441 / 31 May 2020

Sunday, 8 Syawwal 1441 / 31 May 2020

Basarah: Search di Google, Siapa Presiden Terkorup di Dunia

Ahad 02 Dec 2018 00:50 WIB

Rep: Umar Mukhtar/ Red: Ratna Puspita

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Ahmad Basarah.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Ahmad Basarah.

Foto: MPR
Basarah menegaskan tak ada hal baru dari pernyataannya mengenai soal Soeharto.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah menuturkan, sebetulnya tidak ada hal baru dari pernyataan dirinya yang menyebut Presiden ke-2 Soeharto adalah guru korupsi. Bahkan, ia menambahkan, jika melakukan pencarian di Google tentang siapa presiden terkorup di dunia, maka yang keluar adalah Soeharto.

Baca Juga

"Coba saja searching google dengan pertanyaan siapa presiden terkorup di dunia, maka yang akan keluar adalah nama mantan Presiden Soeharto. Bahkan pernyataan yang lebih keras dari pernyataan saya pun cukup banyak," ucap dia dalam keterangan tertulis, Sabtu (1/12).

Menurut Basarah, bahasa kiasan yang ia gunakan, yakni Pak Harto adalah guru korupsi di Indonesia, didasarkan pada fakta hukum. Mulai dari TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 hingga keluarnya berbagai regulasi atas nama pemerintah yang menjadi payung hukum berbagai tindakan KKN pada era Orde Baru.

Selain dua itu, juga putusan Mahkamah Agung tahun 2017 tentang Yayasan Supersemar yang telah memutuskan adanya kerugian negara sebesar Rp 4,4 triliun. "Dalam bahasa hukum pidana, kerugian negara Rp 4,4 triliun sebagai akibat penyalahgunaan keuangan negara disebut korupsi," tutur Basarah.

Dalam penelitian disertasi Dr Oce Madril di Universitas Gadjah Mada pada 2018 ini, papar Basarah, setidaknya ada delapan keputusan presiden (keppres) yang dibuat pada masa Presiden Soeharto. Keppres ini diduga kuat telah menguntungkan keluarga dan kroni-kroninya.

"Penghentian status terdakwa dalam kasus pidana korupsi Pak Harto pada waktu itu pun dilakukan bukan atas dasar alasan hukum yang diatur dalam pasal 140 ayat (2) huruf (a) KUHAP, tetapi semata-mata karena alasan kemanusiaan," jelasnya.

Kemudian, Basarah melanjutkan, praktik korupsi pejabat negara di era Orba dianggap sebagai suatu hal yang lumrah karena terlembagakan melalui regulasi pemerintah. Itu menjadi fakta sosiologis terjadinya perilaku korupsi oleh pejabat eksekutif tertinggi negara hingga terjadi reproduksi sosial dan budaya korupsi di lembaga-lembaga negara hingga saat ini. 

Basarah mengklaim, sikap PDIP selalu obyektif dan proporsional terhadap Presiden ke-2 RI Soeharto. Ini tergambarkan dari sikap Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri saat Soeharto jatuh.

Megawati tidak menggunakan jabatannya sebagai wapres RI dan presiden RI untuk membalas sakit hati atas perlakuan kepada Presiden RI pertama Soekarno di masa lalu. "Bu Mega dengan sikap negarawan memaafkan Pak Harto dan bahkan merencanakan memberikan abolisi atas status terdakwa korupsi Pak Harto, justru Pak Amien Rais yang waktu itu keras menentangnya," katanya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA