Saturday, 22 Muharram 1441 / 21 September 2019

Saturday, 22 Muharram 1441 / 21 September 2019

Menkeu: Indonesia Mudahkan Akses Perempuan di Era Digital

Jumat 30 Nov 2018 23:19 WIB

Red: Ichsan Emrald Alamsyah

Paparan RUU APBN 2019. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan paparan terkait RUU APBN 2019 di Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu (31/10).

Paparan RUU APBN 2019. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan paparan terkait RUU APBN 2019 di Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu (31/10).

Foto: Republika/ Wihdan
Keterlibatan perempuan di sektor ekonomi didukung akses teknologi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia telah menerapkan beragam kebijakan inklusi keuangan. Salah satunya memberikan kemudahan akses perempuan pada era digital ekonomi.

Hal tersebut diungkapkan Sri Mulyani pada sesi diskusi panel bertajuk "The Role of Finance for Women's Economic Empowerment". Diskusi panel tersebut merupakan salah satu bagian dari rangkaian acara pertemuan tahunan G20 yang berlangsung di Buenos Aires, Argentina, Kamis (29/11), waktu setempat.

Menkeu menjelaskan selama ini perempuan lebih banyak bekerja di sektor informal karena sesuai dengan karakteristiknya yaitu masih bisa menjaga keluarga. Keterlibatan perempuan dalam sektor ekonomi ini ikut didukung oleh kemudahan terhadap akses teknologi yang bisa memberikan koneksi terhadap inklusi keuangan.

"Adanya perusahaan 'unicorn' di Indonesia telah memudahkan perempuan untuk bisa menjalankan dua hal yaitu menjaga keluarga dan mencari uang dalam waktu yang sama," katanya.

Menurut dia, peningkatan inklusi keuangan bagi para perempuan akan meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, dan menjembatani kesenjangan yang sering menjadi permasalahan negara berkembang.

Menkeu juga menyampaikan tantangan dari sisi permintaan maupun penawaran untuk meningkatkan inklusi digital bagi perempuan dalam dunia teknologi yang cepat berubah.

Tantangan dari sisi permintaan bagi para perempuan antara lain kemampuan literasi digital yang lebih rendah, kurangnya jaminan untuk mendapatkan pembiayaan lembaga keuangan formal, dan lebih nyaman dengan sektor informal.

Dari sisi penawaran, perempuan menghadapi kendala yaitu kesenjangan informasi dan infrastruktur teknologi khususnya di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T) dan kurangnya variasi jenis pembiayaan untuk menjangkau perempuan yang belum layak mendapatkan akses permodalan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah telah membangun infrastruktur guna mengatasi permasalahan digital bagi Indonesia sebagai negara kepulauan seperti pembangunan satelit, pemerataan tenaga listrik, dan infrastruktur lunak seperti pendidikan. 

Dari sisi fiskal, pemerintah telah melakukan kebijakan untuk meningkatkan peran aktif perempuan serta menciptakan lingkungan guna mendukung inklusi digital.

"Indonesia telah menerapkan kebijakan anggaran yang responsif gender. Kebijakan yang disusun adalah dengan 'budget tagging', untuk memastikan berapa rupiah yang dibelanjakan untuk agenda terkait gender," kata Sri Mulyani.

Sementara itu, di lingkungan Kemenkeu, pemerintah telah membuat kebijakan dengan tidak memotong bagi pegawai yang cuti melahirkan, memberikan cuti untuk ayah bagi istri yang melahirkan, serta menyediakan tempat penitipan anak dan ruang laktasi di kantor. 

Kebijakan ini disusun untuk memastikan bahwa pegawai perempuan tidak berhenti bekerja dan bisa menjalankan kewajiban sebagai ibu dan pegawai.

Acara yang dimoderatori Ratu Maxima ini dihadiri panelis lain yaitu Presiden Bank Dunia Jim Young Kim, Gubernur provinsi Buenos Aires Maria Eugenia Vidal, dan Sekretaris Hubungan Ekonomi India Subhash Chandra Gark.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA