Monday, 2 Jumadil Akhir 1441 / 27 January 2020

Monday, 2 Jumadil Akhir 1441 / 27 January 2020

Kemenkop UKM: Industri Film Indonesia Butuh Wadah Koperasi

Rabu 28 Nov 2018 15:40 WIB

Rep: Melisa Riska Putri/ Red: Gita Amanda

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring dalam acara Forum Diskusi Industri Film Butuh Koperasi? di Ruang Co Working Space, Smesco Indonesia, Rabu (28/11).

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring dalam acara Forum Diskusi Industri Film Butuh Koperasi? di Ruang Co Working Space, Smesco Indonesia, Rabu (28/11).

Foto: Humas Kemenkop UKM
Masalah industri dan insan film nasional adalah di sisi produksi dan eksibisi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) Meliadi Sembiring mengajak insan perfilman di Indonesia agar sepakat dan satu persepsi bahwa industri film membutuhkan wadah koperasi untuk menjalankan seluruh kegiatannya. Dari mulai ide, kreasi, produksi, hingga eksibisi atau tayang film.

"Karena, koperasi itu merupakan kumpulan orang-orang dengan persepsi, visi, dan misi yang sama. Saya yakin syarat itu bisa terpenuhi karena dalam satu insan dan profesi yang sama," kata Meliadi dalam diskusi bertema Industri Film Butuh Koperasi, Rabu (28/11).

Ia mengibaratkan industri film seperti sebuah pohon yang masing-masing memiliki fungsi dan peran. Akar mencari makanan, daun memasak makanan, dan dahan untuk tempat berbuah.

"Intinya, bagaimana menyatukan para kreatif membuat film berkualitas dalam satu wadah bernama koperasi," ujarnya dalam acara yang dihadiri belasan komunitas film yang ada di Sumatera, Jawa, Bali dan NTB itu.

Industri film melalui koperasi harus menguntungkan. Hanya saja, keuntungan bagi koperasi tidak melulu dihitung dari berapa banyak uang yang dihasilkan, melainkan juga dari benefit yang diciptakan. Keuntungan tersebut adalah bisa bermanfaat bagi banyak orang atau masyarakat sekitar.

Dengan potensi ide kreasi yang banyak, lanjut Meliadi, industri film dari hulu hingga hilir bisa dikuasai dan dilakukan melalui koperasi.

"Jiwa koperasi adalah kebersamaan dan gotong royong, termasuk bagaimana menyangkut pembiayaan atau pendanaan dalam membuat program film," katanya.

Hal senada disampaikan Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid. Menurutnya, badan hukum koperasi merupakan bentuk yang tepat bagi industri kreatif termasuk perfilman di Indonesia, untuk masa kini dan mendatang.

"Karena koperasi adalah sebuah institusi bisnis berbasis kerja sama. Bahkan, sudah meluas dan menjadi tren di kalangan anak muda melakukan bisnis berbasis kolaborasi," kata Hilmar.

Ide dan kreasi di industri film nasional memiliki potensi yang luar biasa besarnya. Tapi, banyak dari ide dan kreasi itu yang tidak bisa terwujud menjadi sebuah program.

"Masalah industri dan insan film nasional adalah di sisi produksi dan eksibisi," katanya.

Sementara itu, Asisten Deputi Kewirausahaan Kemenkop UKM Budi Mustopo mengungkapkan, pihaknya memiliki program pelatihan yang bisa diakomodir kalangan industri perfilman di Indonesia.

"Kita membuka diri untuk kerja sama dengan kalangan komunitas film di seluruh Indonesia. Karena, karya film pendek itu sarana tepat promosi potensi yang ada di daerah di seluruh Indonesia," kata Budi.

Ia menambahkan, ada pelatihan kewirausahaan dan perkoperasian yang bisa dimanfaatkan kalangan komunitas film. Dua pelatihan tersebut bisa terwujud merupakan usulan kebutuhan dari masyarakat atau komunitas film.

"Bahkan, pada 2019 mendatang, komunitas kreatif termasuk perfilman di Indonesia menjadi prioritas program bagi Kemenkop dan UKM," ujar Budi.

Sementara itu, Direktur Program Alkatara Vivian Idris menegaskan, kerja sama dengan Kemenkop UKM menjadi sangat krusial karena terkait badan hukum dan pengurusan hak cipta (HaKI).

"Bagi kami, badan hukum koperasi itu ruhnya Indonesia karena merupakan kerja tim dan gotong royong. Tugas Alkatara adalah fokus menumbuhkan bisnis perfilman di Indonesia," kata Vivian.

Menurutnya, Indonesia bisa dijadikan pasar yang bagus karena memiliki penduduk 270 juta jiwa, 17 ribu pulau, hingga banyak cerita rakyat dan kisah yang tidak pernah ada habisnya. Jumlah komunitas film di Indonesia pun terus meningkat. Semua komunitas memproduksi film.

"Lalu, produksinya itu mau dikemanakan, apakah untuk konsumsi komunitas sendiri, komersial, atau bioskop? Jadi, Alkatara itu ibarat biro jodoh antara film maker di Indonesia dengan kebutuhan industri," kata Vivian.

Sedangkan Dimas Jayasrana dari Badan Perfilman Indonesia (BPI) mengatakan, modus ekonomi saat ini sudah ada di industri perfilman. Ia mencontohkan adanya komunitas film di Batam membuat sebuah karya yang kemudian ditayangkan di layar tancap (nonbioskop) dengan tiket seharga Rp 15 ribu, mampu menyedot penonton sebanyak 12 ribu.

"Sebenarnya, dunia kreatif itu terhubung erat dengan koperasi dan UKM, termasuk industri film," ujar Dimas.

Rizky dari Pratama Pictures (Lombok, NTB) mengungkapkan, sejak berdiri pada 2014 komunitasnya telah menghasilkan 25 film pendek dan lima film panjang.

"Pendanaan sebuah film dilakukan secara gotong royong. Bahkan, tak jarang kita melibatkan bantuan dari masyarakat sekitar di lokasi shooting," kata dia. Pemain dalam film tersebut merupakan warga Lombon.

Biasanya, komunitas ini membuat cerita film yang erat kaitannya dengan masyarakat Lombok sebagai upaya mengenalkan kepada masyarakat Lombok bagaimana membuat sebuah film.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA