REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Fahira Idris emminta calon presiden bisa menyelesaikan masalah guru. Dia menyampaikan walau sudah 73 tahun merdeka, bangsa ini masih dibayangi berbagai persoalan di bidang pendidikan salah satunya terkait guru. Setidaknya hingga detik ini ada tiga persoalan utama yang menjadi tantangan guru yang merupakan pilar penting kemajuan pendidikan nasional.
“Ketiga persoalan ini ibarat segitiga yang saling terkait atau berhubungan. Oleh karena itu, formulasi solusi atas ketiganya juga harus bergerak bersama atau linear. Bagi saya, segitiga persoalan guru ini menjadi tantangan yang harus ‘dipecahkan’ para capres/cawapres dalam visi misi dan program mereka di bidang pendidikan,” ujar Fahira Idris, dalam keterangannya, Senin (26/11).
Soal kesejahteraan guru terutama guru honorer, jelas Fahira, menjadi persoalan klasik yang tidak kunjung mendapatkan solusi komprehensif karena alasan yang juga klasik yaitu kemampuan keuangan negara. Para capres, sambung Fahira, harus punya formulasi memecahkan persoalan ini. Misalnya keberanian untuk merealisasikan 20 persen APBN murni hanya untuk pendidikan dan kesejahteraan guru.
Karena, lanjut Fahira, selama ini anggaran pendidikan juga tersebar untuk 17 kementerian dan lembaga. Kemudian kesenjangan kualitas dan kompetensi guru yang belum merata juga harus segera diretas. Ada daerah, yang kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan kompetensi sosial gurunya secara umum sangat baik.
Menag Sebut Tugas Guru Semakin Kompleks
Namun, di daerah lain terutama di daerah terpencil dan terluar sangat belum memadai. Jika kesenjangan ini terus ‘menganga’ akan menjadi bencana dunia pendidikan. “Padahal guru-guru di daerah terpencil dan terluar inilah yang harus mendapat prioritas berbagai pelatihan peningkatan kompetensi dan kesempatan melanjutkan pendidikan dari Pemerintah, karena tantangan mereka lebih berat,” ujar Senator DKI Jakarta ini.
Persoalan lain yang juga cukup serius adalah persebaran dan kesenjangan rasio guru dan murid. Menurut Fahira, terdapat dua persoalan mendasar terkait hal ini yaitu pertama perekrutan guru yang tidak sesuai dengan jumlah pendaftaran murid di segala tingkat pendidikan.
Kedua, distribusi guru yang belum merata. Terjadi surplus jumlah guru di kota-kota besar, sementara, di daerah tertentu terutama di desa-desa, daerah terpencil dan terluar justru mengalami defisit guru yang cukup serius. Akibatnya, rasio antara jumlah guru dan murid di Indonesia tidak pernah ideal.
Calon presiden, sambung Fahira, harus mempunya terobosan terkait ini. Salah satunya, berani menerbitkan kebijikan penarikan kewenangan pengelolaan guru dan tenaga pendidikan ke Pemerintah Pusat, sementara daerah hanya administratif saja sehingga tidak ada lagi daerah yang kekurangan dan kelebihan guru.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
