Monday, 13 Sya'ban 1441 / 06 April 2020

Monday, 13 Sya'ban 1441 / 06 April 2020

Emil Minta Pimpinan Daerah Jalankan Pola Birokrasi Dinamis

Kamis 22 Nov 2018 23:29 WIB

Rep: Lilis Sri Handayani/ Red: Gita Amanda

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan keterangan pers mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) Jabar Tahun 2019 di Bandung, Jawa Barat, Kamis (1/11/2018).

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan keterangan pers mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) Jabar Tahun 2019 di Bandung, Jawa Barat, Kamis (1/11/2018).

Foto: Antara/M Agung Rajasa
Dalam birokrasi yang dinamis setiap program tidak harus didorong oleh dana APBD.

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil, menginginkan pimpinan daerah di Jabar menjalankan pola birokrasi baru yang lebih dinamis. Dengan pola itu, mereka diajak maju bersama-sama.

"Mari kita maju bersama-sama," ujar pria yang akrab disapa Kang Emil itu, di hadapan para pimpinan daerah se-Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan), Kamis (22/11). Dia berbicara dalam acara Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Kopdar GWPP), di Kota Cirebon.

Emil mengatakan, dalam paradigma birokrasi yang dinamis, setiap program tidak harus didorong oleh dana APBD melainkan bisa mencari sumber lain. Dia mencontohkan, program Satu Desa Satu Penghafal Alquran (hafidz) di Jabar, dibiayai oleh salah satu bank syariah.

Saat ini pun, lanjut Emil, Jabar sudah menandatangani kerja sama dengan 30 BUMN. Forum BUMN itu nantinya akan membiayai sejumlah program yang sudah dirancang di Jabar.

Untuk itu, Emil pun memerintahkan kepada kepala daerah di Jabar, termasuk di Ciayumajakuning, untuk segera membentuk forum CSR di daerah masing-masing. Hal itu guna mendorong pembangunan di masing-masing daerah agar tak selalu mengandalkan APBD.

Selain itu, Emil pun memerintahkan para pimpinan daerah untuk membentuk tim akselerasi untuk mengoneksikan sejumlah program yang belum bisa dijangkau oleh sistem birokrasi yang lama. Tim tersebut bisa diisi oleh orang-orang pintar, baik secara akademik maupun non-akademik.

"Pimpinan daerah juga mesti membuat  buku berbagai kebutuhan infrastruktur di daerah masing-masing," tegas Emil.

Emil menambahkan, selama lima tahun ke depan, Pemprov Jabar juga akan memberikan sejumlah hibah kepada pemerintah daerah. Di antaranya hibah pariwisata, yaitu untuk memperbaiki akses atau membuat lokasi wisata dengan anggaran antara Rp 40 hingga 80 miliar.

"Jadi target lima tahun mendatang, akan ada 27 destinasi wisata di Jabar," tukas Emil.

Sementara itu, Penjabat Wali Kota Cirebon, Dedi Taufik, mengapresiasi adanya Kopdar GWPP yang membantu Pemda dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di daerah.

"Semoga hasilnya positif dan potensi Ciayumajakuning semakin berkembang," tandas Dedi.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA