REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menjelang pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) pada 9 Desember 2020, kampanye telah dilakukan sejak 26 September 2020 hingga 5 Desember 2020. Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 meminta para peserta yang memiliki hak pilih harus menerapkan protokol kesehatan (prokes) selama periode itu.

"Pertama seluruh peserta wajib menggunakan alat pelindung diri, minimal masker wajah," kata Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19 Sonny Harry B Harmadi saat mengisi konferensi virtual BNPB bertema Perkembangan Pelaksanaan Pilkada, Rabu (25/11).

Kedua, pihaknya meminta peserta pemilu dilarang melakukan kontak fisik atau harus menjaga jarak. Namun, Sonny mengakui, kadang penerapan di lapangan tidak mudah. Dia menambahkan, memang kapasitas maksimal peserta kampanye tatap muka adalah 50 orang dan biasanya dilakukan dalam rumah. 

Namun, terkadang pasangan calon (paslon) pilkada berkampanye berapi-api kemudian mengeluarkan droplet dalam jumlah banyak, situasi ini diperparah dengan sirkulasi udara yang buruk karena peserta kampanye dalam satu ruangan banyak.

"Akhirnya risiko penularan menjadi tinggi. Jadi, kami sudah mendorong agar berhati-hati dengan menjaga jarak yang cukup," ujarnya.

Yang jelas, dia menyebutkan, protokol kesehatan 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak jangan menciptakan kerumunan, dan mencuci tangan menggunakan hand sanitizer harus diterapkan. Kemudian setelah kampanye selesai, dia meminta, panitia acara harus mensterilisasi peralatan-peralatan yang digunakan. Kemudian panitia juga harus mencuci tangan dengan sabun atau penyanitasi tangan sebelum melakukan pertemuan. 

"Para paslon harus memastikan bahwa di lokasinya melakukan kampanye betul-betul aman yaitu mematuhi protokol kesehatan," katanya.